Viva Jakarta

JAKARTA – Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menduga ada enam komisioner di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejatinya hanya ada lima komisioner diantaranya Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif. Masinton mensinyalir, ada komisioner keenam KPK, yang disebutnya sebagai geng. "Mereka ini yang menggerakkan sekaligus 'membajak' agenda pemberantasan korupsi Indonesia dan mendorong KPK sebagai institusi negara bekerja diluar sistem yang diatur ketatanegaraan dan diatur dalam sistem peradilan pidana," kata Masinton kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017). Menurutnya, mereka yang mendorong sehingga KPK tidak mau diawasi oleh lembaga negara lain seperti DPR dan tidak patuh kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, dalam sistem peradilan pidana, geng ini bertindak diluar dari UU dan KUHAP, bahkan melangga

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung upaya kepolisian mengusut tuntas kasus penyebaran konten ujaran kebencian dan SARA yang dilakukan kelompok Saracen. MUI meminta polisi menangkap seluruh pihak yang terkait dengan kelompok tersebut. "Meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jaringannya, termasuk para penyandang dananya. MUI meminta para pelaku dan penyandang dana diberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera kepada mereka," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/8/2017). Ia mengatakan, kegiatan yang dilakukan kelompok Saracen tidak dibenarkan secara agama. Oleh karena itu, haram hukumnya jika dilakukan. Selain itu, juga bertentangan dengan hukum positif. "Hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial," kata dia. Ia menjelaskan, dalam fatwa MUI disebutkan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui med

 Eggi Sudjana, melalui pengacara hukumnya secara resmi telah melaporkan saya ke Bareskrim Polri dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (28/8/17). Terhadap laporan tersebut, saya sampaikan kembali bahwa  Insya Allah saya siap lahir batin untuk menghadapi laporan itu, asalkan Eggi Sudjana juga tidak menolak dipanggil oleh Polisi. Menurut saya, kasus Saracen itu tidak ada kaitan sama sekali dengan soal diskriminasi atau kriminalisasi seseorang atau kelompok tertentu atas pandangan dan sikap politiknya yang berbeda dengan Pemerintah bahkan saya keberatan nama besar Bapak Prabowo Subiyanto diseret-seret oleh Eggi Sudjana dalam kasus ini. Kasus Saracen ini bukan kejahatan biasa tapi sudah kejahatan luar biasa atas humanity (martabat manusia) yang dampaknya luar biasa buruknya bagi perdamaian dan keutuhan ban

Dawuh Abah Luhtfi Bin Yahya saat haul di Pendopo Pasuruan pernah mengatakan, “salah satu cara memecah belah bangsa adalah dengan menanamkan doktrin anti pemerintah”. Penjelasan atas pernyataan Abah Luthfi diatas akan saya uraikan caranya. Yang pertama adalah, sebarkan tentang kebobrokan  presiden , sebarkan fitnah tentang  presiden , hina  presiden  dan hujat  presiden , via media sosial. Cara di atas sudah banyak kita te mui . Kini banyak sekali bertaburan status yang menjurus penghinaan dan hujatan terhadap simbol Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI), mulai dari akun cyber bayaran sampai akun religius ustadz, kiai, bahkan akun yang memiliki ponpes pun ikut-ikutan. Itulah salah satu cara untuk menanamkan doktrin anti pemerintah yang sekarang sedang marak mereka lakukan. Yang kedua, sebarkan tentang kebobrokan  presiden , sebarkan fitnah tentang  presiden , hina  presiden  dan hujat  presiden  melalui mimbar-mimbar. Cara kedua ini pun sudah mulai marak dilakukan, bahkan sel

JAKARTA (Pos Kota) – Dua pelaku penganiayaan tukang sevis barang elektronik yang tewas dibakar hidup-hidup telah ditangkap. Keterangan keduanya diharapkan bisa untuk menangkap pelaku lainnya. Ledua pelaku adalah SU (40) dan NA (39). Mereka ditahan di Polres Metro Bekasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, penangkapan keduanya amat penting karena bisa untuk mengembangkan kasus itu. “Kasus masih dalam penyelidikan, berapa kira-kira jumlah (pengeroyoknya). Dari dua ini aka dikembangkan kira-kira siapa lagi (yang terlibat),” ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (8/8/2017). Kepada penyidik, sambung Argo, kedua tersangka mengaku tak merencanakan pengeroyokan. “Mereka mengaku bertindak spontan karena ada yang mencuri di musolah. Kalau yang menyiram bensin, kita tunggu saja,” ucapnya. M Azhara alias Zoya (30) tewas dibakar massa di Muara Bakti, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, pada Selasa (1/8/2017) sore. Ia dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai pencuri pengeras suara

Jakarta- Pimpinan Front Pembela Islam FPI resmi batal pulang ke Indonesia dari Arab Saudi pada 15 Agustus 2017 pada kompas.com (6/8/17). Pembatalan pulang ke Indonesia sekaligus memastikan ketidakhadirannya pada milad FPI ke-19. Pernyataan Rizieq Shihab melalui pengacaranya Sugito Atmo, telah menorehkan kekecewaan terhadap pengikut setia  FPI, karena ekspektasi pengikut setia FPI  ingin acara milad ke-19 FPI ini dihadiri oleh Rizieq Shihab, dikutip dari kompas.com (2/8/17). Seperti kita ketahui bahwa Rizieq Shihab telah tersangkut chat sex via whatsapp yang permasalahannya hingga saat ini belum terselesaikan, Absennya Rizieq Shihab ini mengancam beberapa anggota dan  loyalis FPI tidak menghadiri acara milad 19 agustus 2017 nanti yang akan diselengarakan di Gor Muara Kamal. Padahal sebelumnya pengacara Kapitra Ampera mengatakan, kliennya diperkirakan kembali dari Arab Saudi ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dikutip dari  Kompas.com, Selasa (6/8/17). Ternyata kehadirannya  batal, wal

JAKARTA  –  Sikap Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang tidak mau diperiksa membuat jajaran penyidik kepolisian jadi kesulitan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras dengan segera. "Sikap Novel Baswedan yang tidak mau diperiksa polisi dan lebih suka membuat pernyataan kepada media sangat menyulitkan polisi dan menempatkan polisi pada posisi yang tidak baik," kata Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto Selasa (8/8/2017) di Jakarta. Menurutnya, dia mempersoalkan pernyataan Novel Baswedan melalui media massa yang menyebut ada keterlibatan oknum jenderal polisi. Menurutnya, seharusnya sebagai penyidik di KPK, Novel Baswedan terbuka kepada polisi agar dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku. "Termasuk pernyataannya tentang keterlibatan oknum jenderal polisi. Ketidakpercayaan Novel kepada polisi dapat menyulitkan penyidikan yang sedang dilakukan oleh polisi, meskipun sudah bekerjasama dengan KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jay

 Rojali, marbut Musala Al-Hidayah yang menjadi lokasi MA mencuri amplifier, menyaksikan detik-detik pencurian amplifier oleh MA sampai MA dikejar oleh massa karena kabur. Menurut penuturannya kepada kumparan ( kumparan.com ), dia sempat mengimbau kepada warga sekitar untuk mengamankan MA setelah tertangkap. "Nanti ditaruh di rumah siapa atau diamankan segala macem, atau ditaruh di balai desa, yang penting orangnya aman. Jangan sampai dihakimi oleh massa," kata Rojali di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (5/8). Saat kejadian itu, Rojali melihat sendiri MA mengambil amplifier musala. Setelah sempat diteriaki 'maling', MA pun kabur dan warga yang sebagian besar terdiri dari anak muda ikut mengejar MA. Warga awalnya mengira MA mencuri motor. Rojali kemudian diberitahu oleh seorang bapak yang dia tidak kenal untuk meminta tolong memberitahu kepada massa bahwa yang dicuri MA bukan motor, melainkan amplifier. "Setelah itu ada bapak-bapak yang identitasnya