Viva Jakarta

JAKARTA  - Hendardi, Ketua SETARA Institute, mengatakan, rencana Aksi Bela Islam 299 pada 29 September 2017 oleh Presidium Alumni 212, yang menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI adalah hal yang wajar. Namun, ia menyayangkan karena mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum. Sementara untuk isu kebangkitan PKI, ia mempertanyakan bahwa apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 sesungguhnya adalah illusi yang terus menerus dibenamkan bahwa seolah-olah kebangkitan PKI itu nyata. "Mobilisasi massa secara terus menerus dalam jumlah besar bukan hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional, tetapi juga pembodohan karena mengeksploitasi umat yang a politis dengan argumen-argumen keagamaan absurd untuk tujuan politik kelompok," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (26/9/2017). Ia menyoroti mobilisa

--Anda pernah mendengar tentang MRI? Ini bukan istilah yang berhubungan dengan medis, teknik, atau pun ruang angkasa, tapi Musyawarah Rakyat Indonesia. Kelompok atau organisasi, entah sudah legal atau belum, yang digagas oleh pasangan suami-istri Yudi Syamhudi Suyuti dan Nelly Juliana Rosa Ringo. Menurut info dari laman situs corong MRI, nusantarakini dan laman FB mereka, MRI dibentuk dalam rangka mengembalikan daulah rakyat. Hal itu karena Rezim Jokowi telah melakukan berbagai pelanggaran. Antara lain, Pelanggaran Undang Undang dengan menggunakan Perppu secara SEPIHAK. Penyalahgunaan Institusi Negara seperti Kepolisian, Jaksa dan Instrumen Birokrasi lainnya untuk kepentingan Politik Ekonomi Oligarki Jokowi dan Para Konglomerat Taipan. Seperti kasus Kriminalisasi Ulama [Selanjutnya lihat kolom komentar] Atas dasar itu, maka MRI (akan) menggerakan ratusan ribu masa ke Senayan, dalam rangka Sidang Istimewa MPR 2017 untuk mencabut mandat Presiden Jokowi. Oleh sebab itu MRI, melalu

Jakarta  Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan isu kebangkitan gerakan komunisme di Indonesia. Ketua Umum PKPI tersebut menilai, isu kebangkitan PKI sengaja diembuskan oleh sejumlah pihak yang ingin membuat masyarakat resah dan membuat kekacauan Jika memang gerakan PKI bangkit, lanjutnya, tentu para tokohnya akan bergerak senyap, dan tidak akan membuat aksi terbuka di publik

Menko Maritim Luhut Pandjaitan meminta masyarakat tidak meributkan isu Partai Komunis Indonesia (PKI). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) Jakarta -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemutaran film G30S/PKI tak perlu dibahas dan dibesar-besarkan. Menurutnya, masih banyak hal lain yang seharusnya didiskusikan masyarakat Indonesia. "Kalau ributin (PKI) itu saja, kurang kerjaan gitu," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9). Isu kebangkitan PKI menjadi sorotan publik setelah sejumlah massa menggeruduk kantor LBH Jakarta, Senin (18/9) dini hari. Massa, menurut polisi 'termakan' isu hoax yang beredar di media sosial, yang menyebutkan LBH Jakarta menggelar seminar dan kegiatan bertema PKI. Isu PKI semakin meluas menyusul rencana TNI untuk memutar kembali film penumpasan G30S/PKI. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan agar prajurit TNI mengimbau masya

Petugas menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang mengepung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Foto: Republika.co.id) Jakarta -  Peristiwa pembubaran seminar pengungkapan kebenaran sejarah tragedi 1965 (16 dan 17 September 2017) di LBH Jakarta sudah menjadi bola liar yang mendiskreditkan Polri dan Pemerintah. Pihak yang menentang acara seminar menuduh Polri melindungi dan mendukung komunis, sementara pihak penyelenggara dan pendukung seminar menganggap Polri melakukan pelanggaran HAM.  Analis intelijen dan keamanan, alumnus Program Pascasarjana (S2) Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan, tindakan Polri melakukan pembubaran acara namun juga melindungi perserta dari massa yang mengepung LBH merupakan tindakan yang sangat tepat. “Tindakan pembubaran acara seminar oleh Polri sudah sesuai UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dan langkah Polri untuk memberikan perlindungan terhadap p

Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen disebut sebagai salah satu dalang dibalik pengepungan kantor LBH Jakarta. Jakarta  -  Ketua Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Muhammad Isnur menyebut dua nama yang diduga menjadi dalang dalam pengepungan dan perusakan Gedung LBH Jakarta, Senin (18/9) dini hari tadi.  Anggota Presidium 313, Rahmat Himran dan Kivlan Zen disebut Isnur sebagai dalang di balik penyerangan tersebut.  "Kami tulis dua nama, pertama itu Kivlan Zen dan yang kedua adalah Rahmat Himran yang merupakan anggota Presidium 313," kata Isnur si Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (18/9). Isnur mengatakan dugaan pihaknya lantaran kedua nama itu paling sering menyebarkan informasi hoax dan fitnah terkait acara yang akan diselenggarakan di LBH.  Untuk membuktikan dugaan itu, Isnur mengatakan aparat penegak hukum bisa memeriksa history dalam smartphoneatau media sosial mereka berdua. Sebab keduanya dikatakan Isnur sangat rajin mengunggah informasi dan propaganda tak berda

Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai politisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal atas krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar yang dapat memicu konflik di dalam negeri. Apalagi, kata peneliti LP3ES Adnan Anwar di Jakarta, Kamis (7/9), krisis etnis Rohingya di Myanmar itu dibumbui isu agama yang sangat sensitif. “Kita harus bisa mendudukkan persoalan masalah etnis Rohingya dengan cermat. Jangan serta merta disimpulkan sebagai konflik antaragama,” ujar Adnan Anwar kepada Republika.co.id Menurut dia, konflik etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar bukanlah konflik agama meski banyak umat Muslim yang menjadi korban. Melainkan multikonflik atau multifaktor yang sudah lama berkembang. “Ada faktor geopolitik, ada faktor sumber daya alam, etnis, dan faktor-faktor lainnya. Jadi, kalau ada yang mengatakan ini pembantaian terhadap umat Islam sudah pasti tidak benar. Masalah ini