Viva Jakarta

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan, bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta bakal dilanjutkan. Menurut JK- sapaan Jusuf Kalla, kelanjutan proyek itu hanya meneruskan pembangunan dari pulau yang sudah terlanjur diuruk. Karena bila pulau reklamasi nantinya akan dibongkar, sama saja mengurangi nilai manfaat dan terbengkalai tanpa kegunaan apa pun. "Yang kita bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada. Kan tidak mungkin dibongkar kan, lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," kata JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa 31 Oktober 2017. JK mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI sudah sepakat bahwa proyek reklamasi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Hal itu diperoleh setelah JKbertemu dengan Gubernur DKI Anies Baswedan di Istana Wakil Presiden, Kamis 26 Oktober 2017. Menurut dia, tiga pulau yakni C, D dan G yang kadung terbangun harus dilanjutkan. Sementara sisanya yakni 14, dari total 17 pulau yang rencananya dibangun akan dikaji ula

JAKARTA - Beredar pesan berantai melalui whatsapp bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan turun aksi pada Aksi 2610 di Gedung DPR RI Adapun isi pesan tersebut sebagai berikut : 26 Oktober 2017 SEMUA ELEMEN BANGSA BERSATU BERSAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA SANTRI JUGA PARA ALIM ULAMA SELURUH INDONESIA DUDUKI DPRD DPD RI DPR RI MPR RI — >>> Korlap BEM SI, Rencana Konfirm: Orator National Sri Bintang P, Amien Rais, Rahmawati dan Tokoh Lainnya. KORDINASIKAN SEKARANG JUGA Road To Kebangkitan! “Perjuangan ini tidak mengenal sikap ganda. Ia hanya mengenal satu sikap totalitas. Siapa yang bersedia untuk itu, maka ia harus hidup dalam perjuangan dan perjuangan melebur dalam dirinya. Dan pastikan kamu ada di jalan juang ini!” Silahkan Chek Suara Rakyat: Jateng DIY – Solo: (Ilham +6282322940982) BSJB – (Ihsan +6289602634255) Jawa Timur – Malang (Ahmad Khoiruddin 0898 1234 199) – Madura (Arifin: 082333934992) Sumatera Bagian Utara – Pekanbaru (Khair 0853638

Sandiaga Uno mengaku tetap pada pendirian menolak reklamasi Jakarta, namun ia tetap akan melanjutkan pulau yang sudah dibangun. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno menyatakan tetap akan menghentikan proyek reklamasi Jakarta sebagaimana ada dalam 23 janji kerja Anies-Sandi. Namun dia juga menyampaikan pulau yang kadung terbangun tetap dilanjutkan pembangunannya.  "Posisi kita jelas, itu jangan, nggak perlu diragukan lagi, posisi kita jelas tapi ini sudah ada yang terbangun itu yang akan kami selesaikan," kata Sandi di Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017). Sandi mengaku akan  terus mengkaji peruntukan dan manfaat reklamasi Jakarta. "Ini saya tunggu pulau itu untuk siapa dari kajian pekerjaan akan kelihatan, ini buat siapa, apakah untuk  lower income bracket  atau  middle income bracket  apakah untuk warga Jakarta Utara atau Jakarta Selatan atau warga luar Jakarta atau warga luar Indonesia, ini yang masih kami kaji betul," kata Sandi. Namun sampai saat

Kompolnas: Jangan Menebar “Kebencian” Dengan Isu Senjata Api Saya memandang perlu mengingatkan kembali agar turutilah perintah Presiden untuk jangan “gaduh”. Saya berharap jangan ada upaya menebar kebencian di negara damai ini. Akan tetapi, kegaduhan sepertinya terjadi lagi ketika ada konferensi pers sebagai mana dikutip dari http://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/11585461/tni-senjata-yang-dibeli-polri-punya-kecanggihan-luar-biasa Disisi lain, perlu kiranya banyak hal diluruskan sebagai dampak dari siaran pers tersebut, guna mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bahwa peluncur granat kaliber 40 X 46 mm selain dapat diisi amunisi tajam, juga dapat diisi dengan amunisi asap, Gas air mata dan amunsi latihan. Amunisi tajam hanyalah untuk upaya Ultimumremedium. Dalam penggunaan amunis tajam, diproyeksikan untuk menghadapi spectrum ancaman kelompok kriminal bersenjata dengan tetap mempedomani aturan-aturan penggunaan senjata api, seperti Perkap No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekua

JAKARTA  -  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara memastikan, pihaknya telah membentuk tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. "Sudah (dibentuk) ya. Sedang berjalan," ujar Moermahadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Lantaran lagi bekerja, Moermahadi belum mendapatkan laporan terkini soal hasil tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alutsista itu. Anggota VI BPK Haris Azhar menambahkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizar Ryacudu awalnya menolak audit alutsista Namun, setelah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo, audit itu akhirnya tetap dilaksanakan. "Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima atau Kemenhan untuk tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun, tahun kemarin. Tapi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan Menkeu bahwa kalau ada aset negara satu rupiah pun tidak

JAKARTA -  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara memastikan, pihaknya telah membentuk tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. "Sudah (dibentuk) ya. Sedang berjalan," ujar Moermahadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Lantaran lagi bekerja, Moermahadi belum mendapatkan laporan terkini soal hasil tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alutsista itu. Anggota VI BPK Haris Azhar menambahkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizar Ryacudu awalnya menolak audit alutsista Namun, setelah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo, audit itu akhirnya tetap dilaksanakan. "Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima atau Kemenhan untuk tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun, tahun kemarin. Tapi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan Menkeu bahwa kalau ada aset negara satu rupiah pun tidak