Viva Jakarta

Komentar Pers, Hendardi, Ketua SETARA Institute, 1/12: 1. Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan. 2. Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah. Bagi mereka public space is politic. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi. 3. Sayangnya, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya

Jakarta – Pentolan GNPF Ulama Ustadz Bachtiar Nasir mengaku dirinya hingga saat ini belum pernah mengikuti rapat perihal rencana reuni akbar 212 di Monas pada 2 Desember mendatang. “Saya belum pernah ikut rapat sekalipun, jadi saya belum tahu tentang acara itu,” ungkap Bachtiar Nasir, hari ini. Dia menyebutkan bahwa Ketua panitia nya dalam kegiatan 212 adalah KH. Misbahul Anam sehingga dalam hal ini dirinya belum dilibatkan dalam rapat tersebut. “Jadi saya belum pernah rapat, takutnya saya salah ngomong,” ujarnya. “Tapi GNPF Ulama diundang oleh panitia 212,” ucapnya. Dikatakannya, Presidium Alumni 212 awalnya merupakan dibawah komando GNPM MUI. Namun, kata dia, untuk panitia kegiatan 212 2017 lebih banyak berasal dari FPI (Front Pembela Islam), dan Presidium Alumni 212. “Terkait reuni 212 GNPF Ulama belum pernah rapat jadi belum bisa memberikan keterangan terkait kegiatan 212,” tandasnya

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju usul pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Wapres Kalla masih optimistis Polri bisa menemukan pelaku penyerang Novel. "Ya tidak semua harus TGPF, tergantung pandangan. Kalau polri sudah masih optimistis bisa dan kita mendorong bisa, tidak perlu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/11/2017). "(Polisi) harus serius dan saya yakin polisi akan serius," ujarnya Saat wartawan menyinggung bahwa saat ini sudah 209 hari sejak penyerangan dilakukan kepada Novel, Kalla menyebut kemungkinan penyelesaian kasusnya agak sulit. Namun, ia tetap meyakini polisi bisa mengusut tuntas kasus ini. "Ya mungkin perkaranya sulit memang. Kita tetap puji keseriusan polisi, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa diungkap," kata dia. Sementara, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku akan terleb

Jakarta – Forum Rembuk Jakarta menggelar Launching dan Seminar Reklamasi mengusung tema “Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?” di Museum Bank Indonesia Kota Tua, Jakarta, Selasa (7/11). Seminar yang digelar tersebut menghadirkan pembicara antara lain Budayawan Betawi, Babe Ridwan Saidi, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Prof. Dr Muzni Umar, Ahmad Izul Mubarak, Muhammad Rifky (Eki Pitung) Tokoh Pemuda Jakarta, Oktari Sabil dan Prof. Dr Rokhmin Danuri, dan Muh. Syukur Mandar, (Tokoh Muda Jakarta). Launching dan Seminar Reklamasi itu dihadiri oleh sekitar dua ratusan peserta yang terdiri dari masyarakat pantai, nelayan, elemen pemuda dan mahasiswa sehingga menambah semaraknya acara. Berbagai elemen pemuda dan masyarakat dari lintas organisasi kepemudaan DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dukungan tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Forum Rembuk Jakarta yang diharapkan dapat menj

Jakarta  - Pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan masih misteri. Sudah lebih dari 200 hari, polisi belum dapat mengungkap pelakunya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menegaskan pihaknya masih terus melakukan upaya penyelidikan guna mengungkap siapa di balik teror tersebut.  "Hanya masalah waktu saja," kata Argo kepada detikcom saat ditemui di ruangannya, Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/11/2017).  Ia katakan, pengungkapan kasus memiliki karakteristik berbeda-beda. Kecepatan penyidik dalam mengungkap kasus tergantung tingkat kesulitannya.  "Ada kasus yang cepat diungkap dan ada yang lamban, karena tingkat kesulitannya beda," lanjut Argo. Argo mencontohkan, kasus pengeboman Kedutaan Besar Indonesia di Paris, Prancis yang terjadi pada tahun 2004 dan 2012 silam. Meski kantor kedutaan tersebut memiliki CCTV yang bisa memberikan petunjuk, namun pelakunya hingga kini belum terungkap. "Itu kasus Kedubes Indon

Jakarta - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mendukung keputusan Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman melaporkan penghinaan yang dilakukan Novel Baswedan melalui e-mail yang juga ditembuskan ke beberapa pimpinan KPK. Hal ini disampaikan Margarito saat tampil di ILC (Indonesia Lawyers Club) TV One, Selasa (5/9/2017), di Jakarta. Apa yang dilakukan Aris sendiri setelah mendapat penghinaan tersebut adalah melaporkan hal itu ke pengawas internal KPK. Margarito bahkan menilainya tak perlu lagi. “Yang membedakan manusia dengan kerbau, sapi, dan kambing adalah harga diri. Kalau saya jadi Aris, maka saya sampahkan aturan internal itu. Saya akan langsung laporkan itu ke polisi,” kata Margarito. Sementara Johnson Panjaitan, pengacara korban yang ditembak Novel Baswedan di Bengkulu, langsung mengungkap bagaimana kasusnya dihentikan begitu saja. “Masa saya sudah menang di praperadilan, bahkan tanggal sidangnya sudah ditentukan, tapi tak jadi sidang. Apa seperti ini negara ki

 Ternyata di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga ada lahan basah. Lahan di mana banyak orang berebut rejeki. Dan itu dimanfaatkan banyak pihak. Ya, oknum penyidik KPK, ya oknum wartawan, ya oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Lahan basah inilah sebenarnya yang diincar Novel Baswedan dan gengnya. Ribut-ribut antara Novel Baswedan dkk dengan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman tak lain karena Novel ingin menguasai lahan basah di KPK tadi. Tapi masalah ini jadi ruwet dan opini publik karena adanya keterlibatan media besar Tempo dan wartawan-wartawannya seperti Wahyu Muryadi, Arif Zulkifli dll. Di samping telah menguasai Majalah Tempo, Novel dkk juga menguasai LSM Indonesia Coruption Watch (ICW). Dengan dua kekuatan ini, Novel Baswedan sangat  powerfull  di KPK. Setiap yang berseberangan dengan Novel Baswedan, pasti dihajar Tempo dengan menggunakan corong ICW. “Novel, TEMPO, ICW itu satu geng. Pimpinan KPK pun tak berdaya. Apalagi pendiri ICW Teten Masduki  ada

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan, bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta bakal dilanjutkan. Menurut JK- sapaan Jusuf Kalla, kelanjutan proyek itu hanya meneruskan pembangunan dari pulau yang sudah terlanjur diuruk. Karena bila pulau reklamasi nantinya akan dibongkar, sama saja mengurangi nilai manfaat dan terbengkalai tanpa kegunaan apa pun. "Yang kita bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada. Kan tidak mungkin dibongkar kan, lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," kata JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa 31 Oktober 2017. JK mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI sudah sepakat bahwa proyek reklamasi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Hal itu diperoleh setelah JKbertemu dengan Gubernur DKI Anies Baswedan di Istana Wakil Presiden, Kamis 26 Oktober 2017. Menurut dia, tiga pulau yakni C, D dan G yang kadung terbangun harus dilanjutkan. Sementara sisanya yakni 14, dari total 17 pulau yang rencananya dibangun akan dikaji ula

JAKARTA - Beredar pesan berantai melalui whatsapp bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan turun aksi pada Aksi 2610 di Gedung DPR RI Adapun isi pesan tersebut sebagai berikut : 26 Oktober 2017 SEMUA ELEMEN BANGSA BERSATU BERSAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA SANTRI JUGA PARA ALIM ULAMA SELURUH INDONESIA DUDUKI DPRD DPD RI DPR RI MPR RI — >>> Korlap BEM SI, Rencana Konfirm: Orator National Sri Bintang P, Amien Rais, Rahmawati dan Tokoh Lainnya. KORDINASIKAN SEKARANG JUGA Road To Kebangkitan! “Perjuangan ini tidak mengenal sikap ganda. Ia hanya mengenal satu sikap totalitas. Siapa yang bersedia untuk itu, maka ia harus hidup dalam perjuangan dan perjuangan melebur dalam dirinya. Dan pastikan kamu ada di jalan juang ini!” Silahkan Chek Suara Rakyat: Jateng DIY – Solo: (Ilham +6282322940982) BSJB – (Ihsan +6289602634255) Jawa Timur – Malang (Ahmad Khoiruddin 0898 1234 199) – Madura (Arifin: 082333934992) Sumatera Bagian Utara – Pekanbaru (Khair 0853638

Sandiaga Uno mengaku tetap pada pendirian menolak reklamasi Jakarta, namun ia tetap akan melanjutkan pulau yang sudah dibangun. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno menyatakan tetap akan menghentikan proyek reklamasi Jakarta sebagaimana ada dalam 23 janji kerja Anies-Sandi. Namun dia juga menyampaikan pulau yang kadung terbangun tetap dilanjutkan pembangunannya.  "Posisi kita jelas, itu jangan, nggak perlu diragukan lagi, posisi kita jelas tapi ini sudah ada yang terbangun itu yang akan kami selesaikan," kata Sandi di Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017). Sandi mengaku akan  terus mengkaji peruntukan dan manfaat reklamasi Jakarta. "Ini saya tunggu pulau itu untuk siapa dari kajian pekerjaan akan kelihatan, ini buat siapa, apakah untuk  lower income bracket  atau  middle income bracket  apakah untuk warga Jakarta Utara atau Jakarta Selatan atau warga luar Jakarta atau warga luar Indonesia, ini yang masih kami kaji betul," kata Sandi. Namun sampai saat

Kompolnas: Jangan Menebar “Kebencian” Dengan Isu Senjata Api Saya memandang perlu mengingatkan kembali agar turutilah perintah Presiden untuk jangan “gaduh”. Saya berharap jangan ada upaya menebar kebencian di negara damai ini. Akan tetapi, kegaduhan sepertinya terjadi lagi ketika ada konferensi pers sebagai mana dikutip dari http://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/11585461/tni-senjata-yang-dibeli-polri-punya-kecanggihan-luar-biasa Disisi lain, perlu kiranya banyak hal diluruskan sebagai dampak dari siaran pers tersebut, guna mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bahwa peluncur granat kaliber 40 X 46 mm selain dapat diisi amunisi tajam, juga dapat diisi dengan amunisi asap, Gas air mata dan amunsi latihan. Amunisi tajam hanyalah untuk upaya Ultimumremedium. Dalam penggunaan amunis tajam, diproyeksikan untuk menghadapi spectrum ancaman kelompok kriminal bersenjata dengan tetap mempedomani aturan-aturan penggunaan senjata api, seperti Perkap No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekua

JAKARTA  -  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara memastikan, pihaknya telah membentuk tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. "Sudah (dibentuk) ya. Sedang berjalan," ujar Moermahadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Lantaran lagi bekerja, Moermahadi belum mendapatkan laporan terkini soal hasil tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alutsista itu. Anggota VI BPK Haris Azhar menambahkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizar Ryacudu awalnya menolak audit alutsista Namun, setelah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo, audit itu akhirnya tetap dilaksanakan. "Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima atau Kemenhan untuk tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun, tahun kemarin. Tapi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan Menkeu bahwa kalau ada aset negara satu rupiah pun tidak

JAKARTA -  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara memastikan, pihaknya telah membentuk tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. "Sudah (dibentuk) ya. Sedang berjalan," ujar Moermahadi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Lantaran lagi bekerja, Moermahadi belum mendapatkan laporan terkini soal hasil tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alutsista itu. Anggota VI BPK Haris Azhar menambahkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizar Ryacudu awalnya menolak audit alutsista Namun, setelah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo, audit itu akhirnya tetap dilaksanakan. "Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima atau Kemenhan untuk tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun, tahun kemarin. Tapi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan Menkeu bahwa kalau ada aset negara satu rupiah pun tidak

JAKARTA  - Hendardi, Ketua SETARA Institute, mengatakan, rencana Aksi Bela Islam 299 pada 29 September 2017 oleh Presidium Alumni 212, yang menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI adalah hal yang wajar. Namun, ia menyayangkan karena mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum. Sementara untuk isu kebangkitan PKI, ia mempertanyakan bahwa apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 sesungguhnya adalah illusi yang terus menerus dibenamkan bahwa seolah-olah kebangkitan PKI itu nyata. "Mobilisasi massa secara terus menerus dalam jumlah besar bukan hanya merugikan kondisi keamanan dan iklim perekonomian nasional, tetapi juga pembodohan karena mengeksploitasi umat yang a politis dengan argumen-argumen keagamaan absurd untuk tujuan politik kelompok," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (26/9/2017). Ia menyoroti mobilisa

--Anda pernah mendengar tentang MRI? Ini bukan istilah yang berhubungan dengan medis, teknik, atau pun ruang angkasa, tapi Musyawarah Rakyat Indonesia. Kelompok atau organisasi, entah sudah legal atau belum, yang digagas oleh pasangan suami-istri Yudi Syamhudi Suyuti dan Nelly Juliana Rosa Ringo. Menurut info dari laman situs corong MRI, nusantarakini dan laman FB mereka, MRI dibentuk dalam rangka mengembalikan daulah rakyat. Hal itu karena Rezim Jokowi telah melakukan berbagai pelanggaran. Antara lain, Pelanggaran Undang Undang dengan menggunakan Perppu secara SEPIHAK. Penyalahgunaan Institusi Negara seperti Kepolisian, Jaksa dan Instrumen Birokrasi lainnya untuk kepentingan Politik Ekonomi Oligarki Jokowi dan Para Konglomerat Taipan. Seperti kasus Kriminalisasi Ulama [Selanjutnya lihat kolom komentar] Atas dasar itu, maka MRI (akan) menggerakan ratusan ribu masa ke Senayan, dalam rangka Sidang Istimewa MPR 2017 untuk mencabut mandat Presiden Jokowi. Oleh sebab itu MRI, melalu

Jakarta  Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan isu kebangkitan gerakan komunisme di Indonesia. Ketua Umum PKPI tersebut menilai, isu kebangkitan PKI sengaja diembuskan oleh sejumlah pihak yang ingin membuat masyarakat resah dan membuat kekacauan Jika memang gerakan PKI bangkit, lanjutnya, tentu para tokohnya akan bergerak senyap, dan tidak akan membuat aksi terbuka di publik

Menko Maritim Luhut Pandjaitan meminta masyarakat tidak meributkan isu Partai Komunis Indonesia (PKI). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) Jakarta -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemutaran film G30S/PKI tak perlu dibahas dan dibesar-besarkan. Menurutnya, masih banyak hal lain yang seharusnya didiskusikan masyarakat Indonesia. "Kalau ributin (PKI) itu saja, kurang kerjaan gitu," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9). Isu kebangkitan PKI menjadi sorotan publik setelah sejumlah massa menggeruduk kantor LBH Jakarta, Senin (18/9) dini hari. Massa, menurut polisi 'termakan' isu hoax yang beredar di media sosial, yang menyebutkan LBH Jakarta menggelar seminar dan kegiatan bertema PKI. Isu PKI semakin meluas menyusul rencana TNI untuk memutar kembali film penumpasan G30S/PKI. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan agar prajurit TNI mengimbau masya

Petugas menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang mengepung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Foto: Republika.co.id) Jakarta -  Peristiwa pembubaran seminar pengungkapan kebenaran sejarah tragedi 1965 (16 dan 17 September 2017) di LBH Jakarta sudah menjadi bola liar yang mendiskreditkan Polri dan Pemerintah. Pihak yang menentang acara seminar menuduh Polri melindungi dan mendukung komunis, sementara pihak penyelenggara dan pendukung seminar menganggap Polri melakukan pelanggaran HAM.  Analis intelijen dan keamanan, alumnus Program Pascasarjana (S2) Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan, tindakan Polri melakukan pembubaran acara namun juga melindungi perserta dari massa yang mengepung LBH merupakan tindakan yang sangat tepat. “Tindakan pembubaran acara seminar oleh Polri sudah sesuai UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dan langkah Polri untuk memberikan perlindungan terhadap p

Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen disebut sebagai salah satu dalang dibalik pengepungan kantor LBH Jakarta. Jakarta  -  Ketua Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Muhammad Isnur menyebut dua nama yang diduga menjadi dalang dalam pengepungan dan perusakan Gedung LBH Jakarta, Senin (18/9) dini hari tadi.  Anggota Presidium 313, Rahmat Himran dan Kivlan Zen disebut Isnur sebagai dalang di balik penyerangan tersebut.  "Kami tulis dua nama, pertama itu Kivlan Zen dan yang kedua adalah Rahmat Himran yang merupakan anggota Presidium 313," kata Isnur si Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (18/9). Isnur mengatakan dugaan pihaknya lantaran kedua nama itu paling sering menyebarkan informasi hoax dan fitnah terkait acara yang akan diselenggarakan di LBH.  Untuk membuktikan dugaan itu, Isnur mengatakan aparat penegak hukum bisa memeriksa history dalam smartphoneatau media sosial mereka berdua. Sebab keduanya dikatakan Isnur sangat rajin mengunggah informasi dan propaganda tak berda

Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai politisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal atas krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar yang dapat memicu konflik di dalam negeri. Apalagi, kata peneliti LP3ES Adnan Anwar di Jakarta, Kamis (7/9), krisis etnis Rohingya di Myanmar itu dibumbui isu agama yang sangat sensitif. “Kita harus bisa mendudukkan persoalan masalah etnis Rohingya dengan cermat. Jangan serta merta disimpulkan sebagai konflik antaragama,” ujar Adnan Anwar kepada Republika.co.id Menurut dia, konflik etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar bukanlah konflik agama meski banyak umat Muslim yang menjadi korban. Melainkan multikonflik atau multifaktor yang sudah lama berkembang. “Ada faktor geopolitik, ada faktor sumber daya alam, etnis, dan faktor-faktor lainnya. Jadi, kalau ada yang mengatakan ini pembantaian terhadap umat Islam sudah pasti tidak benar. Masalah ini

JAKARTA – Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menduga ada enam komisioner di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejatinya hanya ada lima komisioner diantaranya Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif. Masinton mensinyalir, ada komisioner keenam KPK, yang disebutnya sebagai geng. "Mereka ini yang menggerakkan sekaligus 'membajak' agenda pemberantasan korupsi Indonesia dan mendorong KPK sebagai institusi negara bekerja diluar sistem yang diatur ketatanegaraan dan diatur dalam sistem peradilan pidana," kata Masinton kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017). Menurutnya, mereka yang mendorong sehingga KPK tidak mau diawasi oleh lembaga negara lain seperti DPR dan tidak patuh kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, dalam sistem peradilan pidana, geng ini bertindak diluar dari UU dan KUHAP, bahkan melangga

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung upaya kepolisian mengusut tuntas kasus penyebaran konten ujaran kebencian dan SARA yang dilakukan kelompok Saracen. MUI meminta polisi menangkap seluruh pihak yang terkait dengan kelompok tersebut. "Meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jaringannya, termasuk para penyandang dananya. MUI meminta para pelaku dan penyandang dana diberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera kepada mereka," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/8/2017). Ia mengatakan, kegiatan yang dilakukan kelompok Saracen tidak dibenarkan secara agama. Oleh karena itu, haram hukumnya jika dilakukan. Selain itu, juga bertentangan dengan hukum positif. "Hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial," kata dia. Ia menjelaskan, dalam fatwa MUI disebutkan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui med

 Eggi Sudjana, melalui pengacara hukumnya secara resmi telah melaporkan saya ke Bareskrim Polri dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (28/8/17). Terhadap laporan tersebut, saya sampaikan kembali bahwa  Insya Allah saya siap lahir batin untuk menghadapi laporan itu, asalkan Eggi Sudjana juga tidak menolak dipanggil oleh Polisi. Menurut saya, kasus Saracen itu tidak ada kaitan sama sekali dengan soal diskriminasi atau kriminalisasi seseorang atau kelompok tertentu atas pandangan dan sikap politiknya yang berbeda dengan Pemerintah bahkan saya keberatan nama besar Bapak Prabowo Subiyanto diseret-seret oleh Eggi Sudjana dalam kasus ini. Kasus Saracen ini bukan kejahatan biasa tapi sudah kejahatan luar biasa atas humanity (martabat manusia) yang dampaknya luar biasa buruknya bagi perdamaian dan keutuhan ban

Dawuh Abah Luhtfi Bin Yahya saat haul di Pendopo Pasuruan pernah mengatakan, “salah satu cara memecah belah bangsa adalah dengan menanamkan doktrin anti pemerintah”. Penjelasan atas pernyataan Abah Luthfi diatas akan saya uraikan caranya. Yang pertama adalah, sebarkan tentang kebobrokan  presiden , sebarkan fitnah tentang  presiden , hina  presiden  dan hujat  presiden , via media sosial. Cara di atas sudah banyak kita te mui . Kini banyak sekali bertaburan status yang menjurus penghinaan dan hujatan terhadap simbol Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI), mulai dari akun cyber bayaran sampai akun religius ustadz, kiai, bahkan akun yang memiliki ponpes pun ikut-ikutan. Itulah salah satu cara untuk menanamkan doktrin anti pemerintah yang sekarang sedang marak mereka lakukan. Yang kedua, sebarkan tentang kebobrokan  presiden , sebarkan fitnah tentang  presiden , hina  presiden  dan hujat  presiden  melalui mimbar-mimbar. Cara kedua ini pun sudah mulai marak dilakukan, bahkan sel

JAKARTA (Pos Kota) – Dua pelaku penganiayaan tukang sevis barang elektronik yang tewas dibakar hidup-hidup telah ditangkap. Keterangan keduanya diharapkan bisa untuk menangkap pelaku lainnya. Ledua pelaku adalah SU (40) dan NA (39). Mereka ditahan di Polres Metro Bekasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, penangkapan keduanya amat penting karena bisa untuk mengembangkan kasus itu. “Kasus masih dalam penyelidikan, berapa kira-kira jumlah (pengeroyoknya). Dari dua ini aka dikembangkan kira-kira siapa lagi (yang terlibat),” ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (8/8/2017). Kepada penyidik, sambung Argo, kedua tersangka mengaku tak merencanakan pengeroyokan. “Mereka mengaku bertindak spontan karena ada yang mencuri di musolah. Kalau yang menyiram bensin, kita tunggu saja,” ucapnya. M Azhara alias Zoya (30) tewas dibakar massa di Muara Bakti, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, pada Selasa (1/8/2017) sore. Ia dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai pencuri pengeras suara

Jakarta- Pimpinan Front Pembela Islam FPI resmi batal pulang ke Indonesia dari Arab Saudi pada 15 Agustus 2017 pada kompas.com (6/8/17). Pembatalan pulang ke Indonesia sekaligus memastikan ketidakhadirannya pada milad FPI ke-19. Pernyataan Rizieq Shihab melalui pengacaranya Sugito Atmo, telah menorehkan kekecewaan terhadap pengikut setia  FPI, karena ekspektasi pengikut setia FPI  ingin acara milad ke-19 FPI ini dihadiri oleh Rizieq Shihab, dikutip dari kompas.com (2/8/17). Seperti kita ketahui bahwa Rizieq Shihab telah tersangkut chat sex via whatsapp yang permasalahannya hingga saat ini belum terselesaikan, Absennya Rizieq Shihab ini mengancam beberapa anggota dan  loyalis FPI tidak menghadiri acara milad 19 agustus 2017 nanti yang akan diselengarakan di Gor Muara Kamal. Padahal sebelumnya pengacara Kapitra Ampera mengatakan, kliennya diperkirakan kembali dari Arab Saudi ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dikutip dari  Kompas.com, Selasa (6/8/17). Ternyata kehadirannya  batal, wal

JAKARTA  –  Sikap Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang tidak mau diperiksa membuat jajaran penyidik kepolisian jadi kesulitan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras dengan segera. "Sikap Novel Baswedan yang tidak mau diperiksa polisi dan lebih suka membuat pernyataan kepada media sangat menyulitkan polisi dan menempatkan polisi pada posisi yang tidak baik," kata Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto Selasa (8/8/2017) di Jakarta. Menurutnya, dia mempersoalkan pernyataan Novel Baswedan melalui media massa yang menyebut ada keterlibatan oknum jenderal polisi. Menurutnya, seharusnya sebagai penyidik di KPK, Novel Baswedan terbuka kepada polisi agar dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku. "Termasuk pernyataannya tentang keterlibatan oknum jenderal polisi. Ketidakpercayaan Novel kepada polisi dapat menyulitkan penyidikan yang sedang dilakukan oleh polisi, meskipun sudah bekerjasama dengan KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jay

 Rojali, marbut Musala Al-Hidayah yang menjadi lokasi MA mencuri amplifier, menyaksikan detik-detik pencurian amplifier oleh MA sampai MA dikejar oleh massa karena kabur. Menurut penuturannya kepada kumparan ( kumparan.com ), dia sempat mengimbau kepada warga sekitar untuk mengamankan MA setelah tertangkap. "Nanti ditaruh di rumah siapa atau diamankan segala macem, atau ditaruh di balai desa, yang penting orangnya aman. Jangan sampai dihakimi oleh massa," kata Rojali di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (5/8). Saat kejadian itu, Rojali melihat sendiri MA mengambil amplifier musala. Setelah sempat diteriaki 'maling', MA pun kabur dan warga yang sebagian besar terdiri dari anak muda ikut mengejar MA. Warga awalnya mengira MA mencuri motor. Rojali kemudian diberitahu oleh seorang bapak yang dia tidak kenal untuk meminta tolong memberitahu kepada massa bahwa yang dicuri MA bukan motor, melainkan amplifier. "Setelah itu ada bapak-bapak yang identitasnya

Jakarta   – Segelintir orang turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa 287. mereka berkumpul di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017). Sekitar pukul 11.30 WIB, massa yang berkumpul tampak membawa sejumlah bendera. Jumlah massa yang berkumpul di halaman masjid tampak masih belum terlalu banyak. Sejumlah penjagaan dari petugas kepolisian tampak di sekeliling masjid. Kapolsek Sawah Besar Kompol Ridwan mengatakan, ada 171 petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, petugas Satpol PP, dan petugas dari Dinas Perhubungan yang berjaga di sekeliling area itu. Sedikitnya jumlah personel yang diturunkan, kata Ridwan hanya untuk menjaga keamanan keamanan sekitar kawasan masjid. “Karena di sini hanya titik kumpul saja,” ujar Ridwan. Aksi tersebut rencananya digelar untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, dan digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) serta alumni aksi 212. Pihak kepolisian mengimbau agar massa aksi

Jakarta  - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keberatan terhadap penggunaan nama dan atribut lembaganya oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Penggunaan nama MUI berpotensi jadi adu domba antara ulama dan pemimpin negara. "MUI berkeberatan terhadap gerakan atau institusi yang melakukan labelisasi atau asosiasi institusi MUI ke dalam aksi atau kegiatannya secara tidak sah dan di luar pengetahuan MUI. Perilaku tersebut bisa berpotensi menciptakan adu domba antara ulama, umara, serta umat, dan menciptakan disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian bunyi penggalan pernyataan tertulis MUI yang dikutip  detikcom , Jumat (28/7/2017). MUI menegaskan GNPF bukanlah organ atau lembaga yang berada di bawah ormas yang menaungi para ulama itu. MUI mempersilakan GNPF menggelar aksi atau menyatakan pendapat, tapi jangan membawa-bawa nama MUI. "MUI mengimbau kepada GNPF dan juga elemen masyarakat lainnya agar dalam mencari solusi keumatan hendaknya lebih meng

Jakarta. 25/7. Membaca tulisan Dr Drajat Wibowo alumnus IPB yang beredar di Medsos, berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras.  Setelah menyimak isi tulisan tersebut, menggugah hati saya mohon ijin untuk berkomentar. Penting untuk dicatat, posisi saya juga juga tidak kenal Drajat Wibowo. Saya setuju bahwa setiap pihak yang memiliki inovasi dalam tata niaga pangan (yang bermanfaat) untuk diberi apresiasi.  Namun sebaliknya bila inovasimya tidak berkeadilan dan menyengsarakan pihak lain, maka harus diberi sanksi. Saya menyayangkan seorang ilmuwan terlalu cepat memberi justifikasi bahwa “perusahaan atau dia sebagai inovator untuk diberi penghargaan dan kalaupun salah cukup diberi pembinaan”.  Ini yang membuat saya kaget tercengang dan menjadi tidak paham logika nalarnya.  Indonesia  adalah negara hukum, jadi kalau salah ya harus diproses hukum seadil-adilnya.  Kalau salah hanya diberi pembinaan, maka itu adalah tidak mendidik dan merangsang orang untuk