Forum Rembuk Jakarta Gelar Seminar Mengusung Tema “Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?

Jakarta – Forum Rembuk Jakarta menggelar Launching dan Seminar Reklamasi mengusung tema “Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?” di Museum Bank Indonesia Kota Tua, Jakarta, Selasa (7/11).

Seminar yang digelar tersebut menghadirkan pembicara antara lain Budayawan Betawi, Babe Ridwan Saidi, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Prof. Dr Muzni Umar, Ahmad Izul Mubarak, Muhammad Rifky (Eki Pitung) Tokoh Pemuda Jakarta, Oktari Sabil dan Prof. Dr Rokhmin Danuri, dan Muh. Syukur Mandar, (Tokoh Muda Jakarta).

Launching dan Seminar Reklamasi itu dihadiri oleh sekitar dua ratusan peserta yang terdiri dari masyarakat pantai, nelayan, elemen pemuda dan mahasiswa sehingga menambah semaraknya acara.

Berbagai elemen pemuda dan masyarakat dari lintas organisasi kepemudaan DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dukungan tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Forum Rembuk Jakarta yang diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemprov dalam membangun DKI Jakarta.

Koordinator Forum Rembuk Jakarta Muh. Syukur Mandar menjelaskan bahwa, Forum ini dibentuk atas dasar kesadaran Pemuda Jakarta yang ingin berkontribusi positif dalam mendukung, mengawal dan menguatkan kepemimpinan Anies-Sandi di DKI Jakarta.

“Pilkada DKI sudah selesai, kini saatnya seluruh stakeholder Pemuda Jakarta kembali bersatu untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya,” jelas Syukur Mandar.

Menyinggung tentang tema seminar yaitu ‘Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?’ maka Syukur Mandar selaku Koordinator Forum Rembuk Jakarta meminta kepada Ketiga belah pihak yaitu Pemerintah, Pengembang dan masyarakat yang terkait langsung dari dampak reklamasi, untuk segera duduk bersama, bermusyawarah guna mencari solusi terbaik sehingga masalah ini tidak terkatung-katung,” tegasnya.

“Kan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi bisa memanggil Pengembang untuk bermusyawarah dengan Masyarakat yang terkait dampak langsung oleh Reklamasi untuk berunding secara Tripartit dan kami siap memediasi,” pungkasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hendardi : Aksi 212 Adalah Aksi Untuk Naikan Daya Tawar Politik

Gambar
Komentar Pers, Hendardi, Ketua SETARA Institute, 1/12: 1. Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan. 2. Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah. Bagi mereka public space is politic. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi. 3. Sayangnya, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya
Baca selengkapnya

TITIK TEMU PIAGAM MADINAH DAN PANCASILA

Gambar
Piagam Madinah (Bahasa Arab: المدینه صحیفة (secara teks memang berbeda dengan Pancasila, tetapi secara substansi banyak kesamaan. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian politik tertinggi antar suku, agama, ras dan antargolongan, dan tercermin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dokumen Shahifatu al-Madinah (Piagam Madinah) ditulis Nabi Besar Muhammad SAW. lima belas abad lalu, berisikan social contract pasca hijrah ke Madinah (Yastrib). Piagam ini di kalangan para sarjana modern menjadi amat terkenal sebagai “Konstitusi Madinah”, (Nurcholish Madjid, 2000, h. 559). Piagam ini ditulis jauh sebelum munculnya “Universal Declaration of Human Rights” atau deklarasi HAM PBB pada tahun 1948, atau hampir 6 abad mendahului “Magna Carta Libertatum” (The Great Charter of Freedoms). Piagam ini membawa dampak perubahan dalam membangun pondasi hidup bernegara dimana dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan di Madinah saat itu mirip dengan In
Baca selengkapnya