Viva Jakarta

Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menilai aksi 313 tidak perlu lagi dilakukan. Ma'ruf menilai tak perlu ada lagi aksi demonstrasi. "Kalau menurut saya, kalau besok itu seharusnya kita sudah tidak perlu lagi demo-demo itu sebenarnya. Sudah cukup. Sudah terdengar keinginan-keinginan itu," ujar Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017). Dalam pertemuan itu, Ma'ruf mengatakan Jokowi tidak menyinggung langsung soal rencana demonstrasi pada Jumat (31/3) besok. Namun dia meyakini Jokowi telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Dengan komunikasi yang dilakukan oleh Jokowi, diharapkan semua kelompok dapat mendengarkan dan menghilangkan gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. "Istilahnya menyapa semua pihak. Yang kita harapkan dengan itu," ucapnya. Jika nantinya beberapa kelompok masyarakat tetap melaksanakan

Sejumlah organisasi masyarakat rencananya bakal kembali menggelar aksi bela Islam pada Jumat (31/3). Dalam aksi itu, massa akan mendesak pemerintah dalam hal ini Polri segera menahan terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ). Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengimbau sebaiknya umat Islam khususnya warga DKI tidak ikut dalam aksi tersebut. Dinilai dia, aksi itu lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya. "Ngapain demo, energi, tenaga, pikiran, uang, waktu habis semua," kata Said usai menghadiri acara pelantikan dan peringatan Harlah Muslimat NU ke-71 di Masjid Istiqlal, Jakarta , Selasa (28/3). Said berpendapat, polemik Pilgub DKI bisa diselesaikan tanpa harus terus melakukan demonstrasi yang sama sekali tidak bermanfaat bagi orang banyak. Menurutnya, warga DKI cukup tidak mencoblos Ahok bila memang tidak ingin kembali dipimpin oleh calon petahana tersebut. "Menurut saya gini lah, yang enggak senang Ahok

Belum tuntasnya kasus terdakwa dugaan penodaan Islam membaut berbagai pihak gerah. Sebagaimana  Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) DPD DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin pihaknya bersiap menggelar aksi damai untuk terus menuntut Ahok dipenjara. Nama aksinya kali ini disebut 313 lantaran bakal digelar pada Jumat (31/3) pekan depan kepada Jawapos.com, sabtu 25/03.17. Selain Novel, rupanya juga ada pihak lain yang ikut gerah, yakni  Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimin Indonesia (DPW Parmusi) DIY Syukri Fadholi yang menilai presiden tak konsekuen menjunjung supremasi hukum yang selama ini menjadi janji seorang kepala negara, kepada Krjogja.com Sabtu 25/03/2017. Berbeda dengan  Pengamat politik sekaligus Ketua Nation and Character Building Institute (NCBI), Juliaman Saragih mengatakan aksi 313 itu berpotensi kontraproduktif. Sebab, masyarakat memiliki tingkat kejenuhan terhadap aksi demonstrasi yang terus berlangsung dengan tuntutan yang berulan

Oleh: Ahmad Ishomuddin Beberapa waktu lalu saya diminta oleh penasehat hukum Bapak BTP (Ahok) untuk menjadi saksi ahli atas kasus penodaan agama yang didakwakan kepadanya. Penasehat hukum dalam UU Advokat juga termasuk penegak hukum di negara konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana dewan hakim dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum). Karena kesadaran hukumlah saya bersedia hadir dan menjadi saksi ahli dalam sidang ke-15. Saya menyadari betul dan sudah siap mental menghadapi resiko apa pun, termasuk mempertaruhkan jabatan saya yang sejak dulu saya tidak pernah memintanya, yakni baik sebagai Rais Syuriah PBNU (periode 2010-2015 dan 2015-2020) maupun Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2015-2020), demi turut serta menegakkan keadilan itu. Sebab, sepertinya umat Islam sudah lelah dan kehabisan energi karena terlalu lama mempersengketakan kasus pak BTP (Ahok). Sebagian umat yakin ia pasti bersalah dan sebagian lagi menyatakan belum tentu bersalah menistakan Qs. al-Maidah ayat 51. Oleh seba

Seorang oknum PNS Kecamatan Pamulang Tangeran Selatan bernama Budi Usman diduga terlibat dalam tindak penipuan rekruitment penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dalam aksinya, Budi Usman memberikan janji bisa memasukkan korban untuk menjadi PNS. Rata-rata korban lantas dimintai sejumlah uang. Mulai dari Rp 50-100 juta per orang. Namun setelah ditunggu-tunggu, ternyata janji itu tak kunjung terealisasi. Dugaan penipuan tersebut terungkap, setelah puluhan warga Tangerang Selatan yang kena tipu berniat melaporkan Budi Usman ke Polres setempat. Sebut saja namanya Wawan Kurniawan. Warga Pamulang Tangerang Selatan ini mengaku tertipu Budi Usman sebesar Rp 60 juta. “Itu tidak termasuk biaya lain karena beberapa kali dia minta ini itu,” ujarnya, Jumat (24/3). Wawan tergiur dengan janji Budi Usman lantaran dia menjabat Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan Pamulang. Tapi celakanya, setelah terlanjur menyetor uang, Budi Usman sulit dihubungi dan ditemui. Lain Wawan lain pula Her

Pada 2 Desember 2016 yang lalu ada beberapa orang ditangkap terkait dugaan kasus makar, diantaranya Sri Bintang Pamungkas, Rizal, Jamran, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Sukarnoputri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Penangkapan terhadap 10 orang itu tentunya menuai pro dan kontra. Menurut Indriyanto Seno Adji Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia "Penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini memenuhi unsur (makar), pada tahapan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) yang sudah memenuhi syarat Pasal 107 jo Pasal 87 maupun Pasal 110 jo Pasal 53 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)". Selanjutnya Seno Adji menjelaskan pidana makar diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, tetapi permulaan pelaksaan sudah dapat dipidana (metronews.com 3/12/16) Sementara itu Chudry Sitompul menjelaskan tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senj

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan meminta Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) setempat menjatuhkan sanksi kepada PNS yang sudah terang-terangan ikut dan membantu kampanye salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Gubernur Banten 2017. Lantaran tindakan PNS itu telah melanggar aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melarang PNS terlibat dalam politik praktis termasuk mendukung salah satu calon gubernur dalam Pilkada Banten. Ketua Panwaslu Kota Tangsel, Sachrudin mengatakan pemberian sanksi paling ringan kepada PNS yang ikut terjun terlibat mengusung salah satu paslon yang berlaga di Pilgub Banten adalah penundaan naik pangkat. Sanksi itu, kata dia akan cukup membuat PNS kapok dalam melakukan pelanggaran politik. Sehingga kasus keterlibatan PNS dalam membantu salah satu paslon dalam Pilgub Banten untuk berkampanye tidak terjadi lagi. ”Pilgub bukan hajat Pemkot yang harus melibatkan PNS. Harusnya ini dimengerti oleh wali kota

Mengenal Ulama sekaligus penceramah kondang di Indonesia KH Zainudin MZ dan Aa Gym yang selalu membawa umatnya kepada Ahlakul Karimah. KH Zainudin MZ dikenal dengan “Da’i Sejuta Umat” dan Aa gym dikenal dengan “Manajemen Qolbu”. Sejuk rasanya ketika mendengar Khutbah kedua Kyai ini dan bahkan bisa mencucurkan airmata mengingat akan dosa-dosa kita. Berbeda ketika kita mendengar Khutbah Rizieq Shihab yang berkobar-bar menumbuhkan dan membakar semangat umat, dan memang beliau ahli dibidang itu. Namun sayangnya kemampuan dan kecerdasan Rizieq Shihab ini digunakan untuk menumbuhkan dan membakar semangat umat untuk memusuhi orang lain, dan sesama muslim sendiri. Apabila dikaji lebih dalam lagi, Visi dari Front Pembela Islam yang dipimpinnya tiada lain Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) bersyariah. Korelasinya khutbah yang dikumandangkan Rizieq Shihab selalu mengkafirkan orang lain, intoleransi, menggunakan kata-kata kasar dan sering memaksakan kehendak. Bahkan belakang ini

Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW terjadi perpecahan antara Islam Sunny dan Syiah. Secara mendasar ada perbedaannya terletak dari Rukun Iman,Rukun Islam serta perbedaan pandangan terhadap Khulafaurrausidin dan perbedaan perbedaan lainnya. Namun belakangan ini kita ketahui bahwa Islam Syiah terbesar adalah di Iran dan Sunny di Arab Saudi termasuk di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam Syah merupakan agama tersendiri dan berbeda dengan Sunny, sehingga Pemerintah Arab Saudi pun melarang warga Iran untuk berhaji ditanah Arab, dan saat ini Iran sendiri melaksanakan haji dinegerinya sendiri. Di Indonesia Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) salah satu aliansi yang paling getol dan keras menolak Syiah. Alasannya Indonesia berkiblat pada Islam Sunny mayoritas penduduknya, sehingga wajar saja banyak yang menentang ajaran Syiah di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal dua kalimah Syahadat dalam Rukum Islam sedangkan Syiah tidak. Selanjut

Belum lama ini, 19 maret 2017 Rizieq Shihab berkhutbah di lapangan Ahmad Yani yang pada awalnya menyampaikan bahwa dia tidak bermasud melecehkanPancasila, Makar, dan Anti Pemerintah. Namun pengantar ceramah yang bagus itu, tetap saja penghujungnya bernuansa politik “ Pilkada DKI Adalah Soal Membela Agama”. Rizieq Shihab menyampaikan sekarang bukan masalah Anis dan Ahok, tapi antara ”Penista Agama dan pembela agama”. Walaupun lama tak muncul setelah kasus perzinahan antara Rizieq Shihab dan Firza Husein viral di media sosial, sekali muncul tetap membawa roh kebencian dan memecah belah umat. Habib Rizieq menegaskan hari pencoblosan Pilkada DKI, 19 April 2017 bukan hanya soal politik semata. Tetapi juga pertarungan antara pembela agama dengan penista agama dan para pendukungya (JPNN.COM), dan gerakan lainnya adalah “Tamasya Almaidah“ yang pada intinya sama adalah mencampuradukan agama dan politik. Apa latar belakang Rizieq berkhutbah seperti itu, analisa kami mungkin ada dendam pribadi te

Polda Metro Jaya membantah tuduhan mempolitisasi atau melakukan kriminalisasi politik terhadap penanganan dugaan kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. "Itu persepsi masyarakat, jadi kebetulan saja tapi tidak ada apa-apa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (17/3). Argo mengatakan penyidik Polsek Metro Tanah Abang memanggil Sandiaga Uno untuk dimintai keterangannya sebagai saksi berdasarkan laporan seorang wanita bernama Dini Indrawati Septiani. Pemanggilan Sandiaga itu, menurut Argo, sebagai upaya penyidik Polsek Metro Tanah Abang untuk menyelesaikan penyelidikan yang belum diselesaikan. Sandiaga Uno diadukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 1616/K/XI/2013/Polres JP tertanggal 7 November 2013. Selain itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga itu dilaporkan dugaan penggelapan lahan tanah ke Polda Metro Jaya. Argo menyebutkan polisi akan

Tamasya Al Maidah Tamasya tengah menjadi sorotan media dan menjadi percakapan ramai di media sosial beberapa hari terakhir. Gerakan yang digagas Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) itu mengajak umat Islam dari berbagai daerah untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada DKI (19 April 2017). Tamasya ini diklaim sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam. Istilah itu merujuk pada aksi massa yang menuntut penangkapan calon gubernur DKI, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penodaan agama-imbas perkataan Ahok ihwal surat Al Maidah ayat 51 Celakanya, gerakan ini justru mendapat respons negatif di media sosial. Sejumlah pengguna Twitter melihat acara tamasya itu sebagai bentuk intimidasi, yang bisa memengaruhi pilihan warga. Ada pula yang melihatnya sebagai usaha untuk terus meniupkan isu agama dalam Pilkada DKI. Alhasil, kalimat-kalimat tak bersepakat atas tamasya itu menyebar di media sosial. “Intimidasi TPS pake dalih tam

Di media sosial beredar foto pertemuan antara tiga orang, yaitu Neta S Pane, Boy Amin Saiman dan terduga makar Hatta Taliwang. Tidak jelas pertemuan tersebut membahas apa. Foto yang diunggah akun @notfamous dengan judul ‘Lagi Ngapain Yaa?’ ini sempat mencuri perhatian netizen. Beragam komentar pun diberikan. “Trio kwek kwek,” jawab pemilik akun @sheilanurindap, Jumat (17/3). “Itu mah neta s pane, boy amin saiman sama hatta taliwang. Itu mereka lagi ngapain ya,” sambung @Faisal123Tanjung. “Biasa bro, sedang mengatur strategi untuk keahlian mereka (penjilat, pemeras, cari popularitas,” tambah @notfamous. “Itu di JL Hos Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat. Vietnam Resto Do An,” tambah @sheilanurindap. Selain di twitter, foto-foto tersebut juga menyebar di medsos lain seperti facebook dan instagram. Hingga berita diturunkan, belum ada konfirmasi dari ketiga orang yang dikenal sangat kontroversial ini.

Ketua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman hadir di sidang praperadilan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terhadap Kepolisian RI (Polri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/6/13) sebagai saksi yang meringankan (bilingual News). Boyamin di hadapan Ketua Majelis Hakim Didik Setyo Handono mengaku bersalah dan berdosa karena turut andil dalam konspirasi jahat untuk menjebloskan Antasari Azhar ke dalam penjara. Pengakuan tersebut merupakan upaya penebusan kesalahannya kepada mantan jaksa tersebut. Namun apabila dicermati Bonyamin Saiman ini bak “Kutu Loncat”.  Kutu loncat adalah hama sejenis serangga yang mengambil dari salah satu mahuk hidup “tanaman dan manusia” untuk menguasai dunia. Kutu loncat  ini tidak segan-segan menyakiti lawannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan solusinya harus dibasmi, karena dengan mudahnya mengaku dosa dan berbalik membela Antasari. Sekarang, ketika Antasari mencari keadilan yang sebenarny

Melarang menyolatkan jenazah pendukung Ahok menjadi viral di media sosial jelang putaran ke II Pilgub DKI Jakarta 2017. Pasalnya Pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid Al-Jihad, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat (Yayat) dikutip dari Tempo.com 24 Februari 2017 ingin mengingatkan tentang pentinggnya menjaga syariat Islam. Selanjutnya Yayat menjelaskan di dalam Al-Quran disebutkan tentang larangan mensalati seorang yang munafik. Orang munafik yang disebut mereka adalah umat Islam yang memilih pemimpin non-Muslim, khususnya terdakwa penista agama seperti Gubernur Ahok. Berbeda dengan Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengaku prihatin melihat situasi memanasnya politik di DKI Jakarta.Bahkan sampai terjadi adanya pelarangan mensalatkan jenazah bagi pendukung calon gubernur non-muslim. Karena itu, Yaqut akan memerintahkan kadernya untuk merawat jenazah ketika ditolak atau ditelantarkan masyarakat setempat. “Kami perintahkan di seluruh cabang k

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dipanggil oleh penyidik Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa hanya sebagai saksi. Menurut Argo, dalam kasus ini Sandiaga bukanlah pihak yang berperkara. Pemanggilan Sandiaga sebagai saksi pada esok hari merupakan tindak lanjut dari sebuah laporan yang disampaikan seorang perempuan bernama Dini Indrawati Pada 7 November 2013. "Itu kejadian masalah internal komunitas lari yang diketuai oleh yang bersangkutan. Yang berperkara itu salah satu anggota komunitas lari," ujar Argo kepada Kompas.com, Jumat (10/3/2017). Argo menambahkan, Dini membuat laporan polisi pada November 2013 lalu terkait pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Peristiwa yang dilaporkan itu diduga terjadi pada 31 Oktober 2013 di Gelora Bung Karno . "Anggotanya itu ada yang saling ngata-ngatain lah sesama anggota komunitas itu, makanya dia sebagai ketu

Bisa dikatakan secara moral percaturan Politik di Indonesia mengalami desdruktif, artinya mengalami kemundurun ketimbang kemajuan. Seperti pada Pilgub DKI putaran pertama diwarnai unjuk rasa, saling hujat, saling menjatuhkan bahkan muncul istilah kriminalisasi ulama, penista agama, penista Pancasila. Luar bisa negara Indonesia ini jadinya. “Sebenarnya apa sih yang diperebutkan?” , ingat lihat rakyat, bagaimana ahlak, pendidikan dan ekonomi dan kejateraannya. Tentunya Pilgub DKI ini akan membawa dampak terhadap empat hal diatas terutama terkait dengan ahlak dan pendidikan. Bagaimana tidak, sekarang ini rakyat Indonesia sedang di adu domba dengan ISU SARA demi kepentingan politik. Ada yang mengaku Ulama namun secara sadar atau tidak bukannya membagun ahlak dan pendidikan umat, melainkan ucapan atau khotbahnya selalu mengadung ujaran kebencian, adu domba, menghina dalam konteks mewarnai konstelasi politik Pilgub DKI Jakarta ini, Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat hadis, Sa

Kehadiran Raja Salman yang di manfaatkan berbagai pihak termasuk Habib Rizieq kini sudah meredup, tidak banyak lagi pemberitaan yang di muat oleh media mainstream seperti biasanya. Seakan masyarakat kembali difokuskan untuk mengurusi masalah dalam negeri yang kini masih harus kita hadapi. Begitu pula Habib Rizieq, masih hangat di pikiran kita tentang kasus dugaan penghinaan PALU Arit yang dulu sempat digembar gemborkan karena menurut HRS, Uang Rupiah buatan terbaru  mengandung unsur Palu Arit yeng menurut mereka sama dengan lambang PKI, padahal sudah di bantahkan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa itu adalah teknik rectoverso, yaitu seni menggambungkan gambar dengan bantuan cahaya. HRS di laporkan LSM SOLMED atau lebih dikenal dengan Solidaritas Merah Putih. "Kami sangat marah dan tersinggung apa yang dikatakan Panglima Besar FPI , Rizieq," ujarnya, Selasa (10/1/2017). Dia menilai pernyataan Rizieq itu mengindikasikan Negara Indonesia menganut paham komunisme.

Setelah heboh dengan surat undangan dari DPR untuk Kapitra yang dipalsukan untuk Habib Rizieq Shihab, kini timbul lagi foto - foto yang dibuat oleh para pengikut HRS. Seakan tidak mau kalah dengan ahok yang mampu bersalaman dengan Raja Salman di Halim Perdana Kusuma, pengikut HRS pun geram dan membuat sebuah gambar yang konyol dimana banyak orang awam yang dengan jelas dapat mengatakan bahwa itu HOAX. Berikut gambarnya : Di kataka bahwa HRS ternyata bertemu secara Raja Salman di Bali untuk meredam rasa iri para pendukung Ahok yang selama ini bertolak belakang dengan HRS. Namun gambar tersebut bisa terbantahkan. Melalui beberapa foto perbandingan ini, terlihat jelas bahwa foto yang di upload Arief Budiman Budiman merupakan foto palsu. 1.  Seorang Raja Salman yang dengan kekayaanya dan membawa 1500 orang rombongan tidaklah mungkin datang ke Bali menggunakan Pesawat Lion Air. Raja Salman datang ke Indonesia menggunakan Saudi Arabia 747 pesawat khusus untuk Raja Salman

JAKARTA – Kritikan Kasus Antasari terhadap Polri Oleh Ketua IPW dinilai Penuh Intrik sehingga menuai kritikan. Vonis 18 tahun penjara terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, terkait kasus pembunuhan berencana Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen pada 15 Maret 2009 silam telah diputuskan oleh majelis hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahkan, semua hak Antasari yang diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digunakan untuk menolak putusan atau melakukan koreksi terhadap proses penyidikan hingga persidangan seperti prapradilan, banding, kasasi serta peninjauan kembali (PK) tidak berhasil merubah apalagi membatalkan putusan. Sejatinya, tidak ada lagi ruang dan tempat untuk meninjau atau koreksi terhadap putusan tersebut. Meskipun permohonan Grasi (perngampunan) Antasari yang diberikan Presiden Jokowi, menghapuskan hukuman tanpa melalui proses persidangan, tidak berarti menghi

Grasi merupakan hak perogratif presiden dibidang Yudikatif untuk memberikan pengurangan hukum, pengampunan bahkan pembebasan hukuman kepada terpidana. Penggunaan dari kata pengampunan dalam pengertian grasi di atas dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah-oleh setelah diampuni seluruh akibat dari tindak pidananya ditiadakan. Perlu di ingat bahwa pemberian grasi diberikan, setelah tindak pidana berkekuatan hukum yang tetap, artinya tidak serta merta menghilangkan inti dari pidanannya. Seperti pemberian Grasi kepada “Antasari” oleh Presiden Jokowi. Pemberian Grasi tersebut merupakan grasi murni atau grasi biasa yang diberikan oleh presiden terkait permohonan terpidana, sehingga Antasari saat ini telah memperoleh status bebas bersayarat. Namun sayangnya, selang beberapa hari setelah pemberian Grasi oleh presiden bukan digunakan antasari untuk menghidup udara bebas, melainkan digunakan maneuver-manuver secara politis untuk menyerang yang dianggap lawan-lawannya dengan tema “Menun

Vonis 18 tahun penjara terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, terkait kasus pembunuhan berencana Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen pada 15 Maret 2009 silam, merupakan bukti kasus tersebut sudah tutup. Kasus yang melibatkan 10 orang lainnya, telah diputuskan oleh majelis hakim dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahkan, semua hak Antasari yang diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digunakan untuk menolak putusan atau melakukan koreksi terhadap proses penyidikan hingga persidangan seperti prapradilan, banding,kasasi,serta peninjauan kembali (PK) tidak berhasil merubah apalagi membatalkan putusan. Sejatinya, tidak ada lagi ruang dan tempat untuk meninjau atau koreksi terhadap putusan tersebut. Meskipun permohonan Grasi (perngampunan) Antasari yang diberikan Presiden Jokowi, menghapuskan hukuman tanpa melalui proses persidangan, tidak berarti menghilangkan kesalahan a

Demi eksistensi, habib rizieq rela mengedit surat undangan dari dpr untuk Panitra di ubah menjadi untuk Rizieq Shihab. Terbukti dari beberapa kesamaan kedua foto tersebut, hanya bagian untuk siapa surat ini diberikan yang di ubah sisanya sama saja, ini merupakan pengeditan kelas rendahan, yang orang awam pun bisa menyadarinya dengan kasat mata. Berikut kemiripanya : 1. Nomor surat yang tercantum sama persis yaitu angka 14, bisa di lihat di bagian kiri atas dan kiri pada bagian tengah, dalam hal surat menyurat, tidak mungkin jika di tujukan kepada orang yang berbeda mempunyai nomor surat yang sama. 2. Bagian meja yag terdapat pada tengah kanan surat jelas jelas sama 3. Bagian cahaya di pojok kanan atas, bedanya untuk yang di tujukan ke habib rizieq, sebagian gambar surat di potong sehingga tidak terlihat jelas Dengan fakta fakta tersebut dengan mudah di simpulkan, bahwa gambar tersebut hoax adanya, yang benar di tujukan untuk Kapitra. Sayang sekali teknik pen