Viva Jakarta

1 Mei diperingati sebagai hari buruh  telah ditetapkan menjadi hari  libur nasional oleh pemerintah pada 2013.  Sepanjang tahun hari buruh ini tidak pernah lepas dari aksi unjuk rasa untuk menyuarakan hak-hak buruh. Namun berbeda pada tahun 2017 ini , Menaker Hanif pada Indowarta.com ingin mengubah Hari Buruh 2017 atau biasa disebut hari buruh internasional ini menjadi karnaval pariwisata, ujarnya (26/4/17). Dengan hal tersebut diharapkan dapat mengubah kebiasaan menyambut hari buruh di Indonesia dan menambah daya tarik pariwista. Senada dengan Presiden Seriktar Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Andi Gani Nena Wea menyatakan pada Poskota.com peringatan buruh 2017 akan berbeda dengan tahun sebelumnya dan berjalan aman, kamis (27/4). Selanjutnya Andi menegaskan pada saat peresmian Rusun bersama Presiden Jokowi banyak perbedaan bentuk aksi may day tahun ini, para buruh nantinya akan melakukan parade kebudayaan (27/4). Berbeda dengan Ketua Konferensi Serikat Pekerja Indonesia(

Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia ’98 (Jari 98) menggelar unjuk rasa di Mapolda Metro Jaya, Jumat (28/4). Dalam orasinya, massa mendesak aparat Kepolisian menangkap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang diduga terjerat berbagai macam kasus. Mulai dari penghinaan simbol negara dengan menuding adanya simbol palu dan arit di mata uang rupiah yang baru, penghinaan agama Kristen, penghinaan Pancasila hingga chat mesum dengan Firza Husein yang membuat risih para orang tua di negeri ini. Tak hanya itu. Rizieq Shihab juga diduga melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda, kasus yang mengancam akan membunuh Pendeta-Pendeta Kristen untuk balas dendam insiden Tolikara, penghinaan aparat negara dan profesi Hansip dengan menyebut pangkat Jenderal otak hansip hingga jelang pencoblosan yang baru-baru ini dilaporkan ke Bareskrim. “Negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang berusaha mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan. Tangkap kelompok yang anti Pancasila, neg

Jakarta – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) meminta kepada aparat Kepolisian untuk tidak melupakan berbagai macam kasus yang telah menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, kasus itu sepertinya sudah tidak terdengar lagi dan bagaikan lenyap ditelan bumi. Mulai dari kasus penghinaan simbol negara dengan menuding adanya simbol palu dan arit dimata uang yang baru, diduga menghina agama Kristen, menghina dasar negara Pancasila yang disebut Pancasila tempatnya dipantat, chat mesum yang membuat risih para orang tua dinegeri ini. Selanjutnya, kasus penghinaan terhadap budaya Sunda, kasus yang mengancam akan membunuh Pendeta-Pendeta Kristen untuk balas dendam insiden Tolikara, penghinaan aparat negara dan profesi Hansip dengan menyebut pangkat Jenderal otak hansip hingga jelang pencoblosan yang baru-baru ini dilaporkan ke Bareskrim. “Negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang berusaha mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan. Tangka

Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Pemuda Relawan NKRI mendatangi markas Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mendesak penyidik segera menangkap pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab . Aksi ini menyusul munculnya sejumlah kasus yang diduga melibatkan Rizieq. "Kami mendesak Polda Metro Jaya dan Polda Jabar segera melanjutkan proses hukum Habib Rizieq sampai dijebloskan hotel prodeo (penjara)," kata koordinator aksi, Gunawansyah, di Polda Metro Jaya, Selasa (25/4/2017). Dia mendesak polisi jangan pandang bulu dalam menegakkan supremasi hukum. "Jangan sampai ada anggapan negara sengaja melakukan pembiaran terhadap Rizieq Shihab. Jangan biarkan juga Rizieq melakukan provokasi terus-terusan dan membuat gaduh negara," katanya. Sejumlah perwakilan mahasiswa diterima pejabat Polda Metro Jaya. Setelah menyampaikan aspirasi, aliansi mahasiswa membubarkan secara tertib. Saat ini, ada tiga kasus Rizieq yang sedang ditangani Pold

Jakarta- Memang lebih seksi berita penembakan terhadap warga sipil yang menerobos saat razia saat cipta kondisi yang digelar jajaran Polres Lubuk Linggau daripada berita pengeroyokan terhadap anggota polisi di Jakarta Utara beberapa minggu yang lalu. Kasus penembakan oleh anggota polisi saat razia itu, menggiring opini seolah olah dinilai bentuk kesewenang-wenangan Polri atau arogansinya Polri. Namun berbeda dengan pendapat Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Eliasta Meliala mengatakan ada beberapa standar umum untuk menilai benar atau salah penembakan yang terjadi di Sumatra Selatan (Sumsel) beberapa waktu lalu. Adrianus menegaskan , untuk menilai salah dan benarnya tindakan oknum kepolisian jangan hanya melihat hasilnya, tetapi juga harus dilihat dari proses (25/04/17). Masyarakat akan menilai beda ketika yang ditembak polisi itu ternyata gerombolan penjahat, pasti memuji dia (pelaku penembakan-RED),’’ kata Adrianus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/4) dikuti

Kasus Rizieq Shihab  seperti ditelan bumi, banyak yang berpikir bahwa kasus yang menjerat Rizieq Shihab sudah dilupakan masyarakat ,  Rizieq Shihab adalah pentolan FPI yang sekarang ini banyak ditolak keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Hendardi Ketua Badan Pengurus SETARA Institute mengatakan, penolakan terhadap FPI di Semarang pada Kamis (13/4/2017) dikutip dari Tribunnews.com, merupakan ekspresi penolakan warga atas ideologi dan pendekatan aktivitas FPI yang merongrong kamajemukan, Pancasila, dan dengan cara-cara kekerasan. Belum lagi beberapa penolakan terhadap Rizieq dan FPInya dari berbagai daerah seperti Surabaya, Pontianak, dan Balikpapan.  Walapun sekarang Rizieq Shihab telah bermain di area politis yang belum lama ini terbongkar skandal Sex melalui akun #BaladaCintaRizieq. Desakan dan tuntutan publik untuk mengusut  tuntas kasus Rizieq Shihab termasuk Kasus Chat Sexnya  sekarang ini,  semakin hari semakin menguat dan datang bukan hanya dari kalangan mahasiswa

https://youtu.be/6d6LFuN1dow https://youtu.be/6d6LFuN1dow Berikut adalah daftar negara yang melarang keras adanya Hizbut Tahrir : 1. Bangladesh melarang pada 22 Oktober 2009, karena mengancam kehidupan damai di negara itu. 2. Mesir melarang pada 1974, setelah dianggap terlibat upaya kudeta dari sekelompok anggota militer. 3. Kazakhstan melarang pada 2005. 4. Pakistan melarang pada 2003. 5. Rusia melarang pada 1999 sebagai "Organisasi Kriminal", dan pada tahun 2003 sebagai "Organisasi Teroris". 6. Tajikistan melarang pada 2001. 7. Kirigistan melarang pada 2004, secara umum Hizbut Tahrir dilarang di negara2 Asia Tengah. 8. China melarangnya dan menjulukinya sebagai "teroris". 9. Di Malaysia, pada 17 September 2015 Komite Fatwa Negara Bagian Selangor menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok menyimpang, dan mengatakan siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah akan menghadapi hukum. 10. Di Denmark, kegiatannya menolak lembaga

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan Khilafah tidak cocok di Indonesia karena negara Indonesia sudah berbentuk republik. “Indonesia kan sistemnya republik, pilar kebangsaan yang disepakati. Kita tak perlu bicara khilafah, sudah tak ada lagi,” kata Ma’ruf Amin usai pembukaan Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 di Jakarta, Sabtu (22/4/2017). Kiyai Ma’ruf menegaskan bahwa tokoh Indonesia dari mahzab apapun telah menyepakati sistem yang dipakai saat ini dan munculnya sistem baru justru akan menimbulkan gejolak baru. “Sudah selesai kesepakatannya, sudah selesai. Ini kan gaduh karena ada kelompok baru yang inginkan sistem lain,” kata Ma’ruf menanggapi rencana penyelenggaraan “International Khilafah Forum” di Jakarta. Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengizinkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait penyelenggaraan “International Khilafah Forum” di Jakarta. “Pada prinsipnya Polda Metro Jaya tidak mengizinkan kegiat

Bagi sebagian umat Islam, retorika Hizbut Tahrir tentang mengembalikan kejayaan Islam melalui sistem kepemimpinan Khilafah mungkin terkesan menarik. Namun kalau dipelajari, sistem pemerintahan yang ditawarkan sebenarnya mengandung banyak persoalan serius. Berikut sejumlah cacat pikir sistem Khilafah yang ditawarkan HT. Pertama, HT memutlakkan konsep Khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, HT tidak percaya bahwa Indonesia boleh berdiri independen sebagai sebuah negara bangsa. HT percaya bahwa kaum muslim Indonesia harus tunduk pada pemerintahan Khilafah dunia Islam di bawah seorang Khalifah yang mungkin saja berada di negara lain (misalnya di Arab Saudi atau di Iraq atau di tempat lain). Pemimpin pemerintahan di Indonesia harus tunduk pada Khalifah itu. Kedua, sebagai konsekuensi dari pandangan pertama, HT tidak percaya pada konsep Negara Kesatuan RI yang berdaulat. Indonesia adalah bagian dari Khilafah Islam. Indonesia adalah semacam ‘negara b

Jakarta - Praktisi Hukum M Zakir menjelaskan, dalam menangani sebuah perkara hukum seperti halnya kasus Novel Baswedan, polisi punya Standard Operating Procedure (SOP). Ada hal-hal teknis yang publik tidak boleh menyimpulkan bahwa polisi tidak reaktif. “Proses hukum di kepolisian itu kan jelas, lebih dulu dilakukan penyelidikan, ketika ada dugaan pelaku yang ditemukan otomatis penyelidikan akan ditingkatkan,” ujar Zakir lewat sambungan telpon hari ini. Jika dalam pemeriksaan ternyata orang yang diduga pelaku tidak terbukti itu sah-sah saja. Sebab untuk menetapkan pelaku tidak hanya berdasarkan asumsi atau pendapat semata, tapi harus sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi di TKP. “Kalau sudah ada yang diperiksa kemudian penyidik tidak bisa menetapkan tersangka pada yang bersangkutan, berarti patut diduga memang dia bukan pelaku yang dimaksud. Mana mungkin dipaksakan. Maka jika atas dasar itu publik menilai kerja polisi tidak cepat atau ragu-ragu atau dianggap tidak jalan prose

Jakarta. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menarik perhatian banyak pihak. Advokat Senior Henry Yosodiningrat menilai, pengungkapan kasus Novel memang tidak mudah. “Saya tidak mengatakan pengungkapan kasus ini (Novel Baswedan) lambat. Karena dalam penyelidikan atau dalam mengungkap siapa pelakunya bukan persoalan mudah,” tegas Henry saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/4). Pria yang telah berpraktek sebagai penegak hukum selama 38 tahun ini yakin Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja profesional. “Karena dalam kasus ini bukan hanya mengungkap siapa pelaku, tapi harus digali lebih jauh, siapa the man behind the scene. Siapa intelectual dader, pelaku yang tidak melakukan perbuatan tapi dia yang mengatur,” tambahnya. Anggota Komisi II DPR RI ini beralasan, jika polisi hanya mengungkap pelakunya saja, tentu tidak akan menjawab persoalan. Karenanya, dia tetap mengapresiasi kinerja polisi dalam mengungkap kasus Novel B

Sapaan “Hallo Polisi” ini bukan sapaan biasa, melainkan sekaligus ultimatum bagi Polri untuk usut tuntas kasus “Chat SeX” Rizieq Shihab dan Firza Husein dan kasus kasus lainnya. Selama ini masyarakat masih banyak ragu tentang video Rizieq dan Firza yang beredar terkesan hanya akal-akalan saja, maka dari itu sudah waktunya Polri untuk membuka kembali dan meneruskan kasus ini, pasalnya apabila kasus ini tidak berjalan ada dua kemungkinan, Video itu rekayasa atau Polri Takut. Sabtu kemarin pada mediasiber.com, Komite Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) pun mendorong kepolisian untuk tidak melupakan dan membuka kembali berbagai kasus yang dilakukan Rizieq Shihab (22/4). Dengan tegas mereka mendukung langkah Kapolri jika memerintahkan Kapolda Metro pengusutan kasusnya. “Kami mendukung langkah tersebut. Karena publik bertanya-tanya, maka kasus Habib Rizieq tidak boleh dipetieskan,” kata Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama, ujarnya Sabtu tricknews.com (22/4). Pada

Jakarta - Belum lama ini, 19 maret 2017 Rizieq Shihab berkhutbah di lapangan Ahmad Yani yang pada awalnya menyampaikan bahwa dia tidak bermaksud melecehkan Pancasila, Makar, dan Anti Pemerintahan. Namun pengantar ceramah yang bagus itu, tetap saja berakhir bernuansa politik “ Pilkada DKI Adalah Soal Membela Agama”. Rizieq Shihab menyampaikan sekarang bukan masalah Anis dan Ahok, tapi antara ”Penista Agama dan pembela agama”. Walaupun lama tak muncul setelah kasus perzinahan antara Rizieq Shihab dan Firza Husein viral di media sosial, sekali muncul tetap membawa roh kebencian dan memecah belah umat. Habib Rizieq menegaskan hari pencoblosan Pilkada DKI, 19 April 2017 bukan hanya soal politik semata. Tetapi juga pertarungan antara pembela agama dengan penista agama dan para pendukungya (JPNN.COM), dan gerakan lainnya adalah “Tamasya Almaidah“ yang pada intinya sama adalah mencampuradukan agama dan politik. Apa latar belakang Rizieq berkhutbah seperti itu, analisa kami mungkin ada de

#Aksi194 ini bukan aksi jalanan atau turun dengan jumlah masa yang banyak. Akan tetapi aksi ini untuk memberitahukan siapa sesunguhnya atau siapa sebenarnya orang yg sering mengkafirkan orang dan memecah belah umat demi kepentingannya sendiri, dengan mengatasnamakan agama. Kami yang cinta damai akan mengekuarkan maklumat sebagai berikut: 🇮🇩⚔🇮🇩SERUAN UMAT ISLAM SELURUH INDONESIA🇮🇩⚔🇮🇩 MENYATAKAN " AKSI BELA ISLAM 194"  1. KAMI AKAN MENUNTUT ULAMA PALSU YANG MEMECAH KESATUAN     UMAT BERAGAMA REPUBLIK INDONESIA, HANYA DEMI KEPENTINGAN     POLITIK. 2. KAMI MENGAJAK SELURUH UMAT BERAGAMA UNTUK BERSATU     MELAWAN PARA PEMECAH BELA AGAMA REPUBLIK INDONESIA     DEMI MENJAGA KEAMANAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA. 3. AKSI KAMI MERUPAKAN AKSI DAMAI, KAMI AKAN MENUNJUKAN     SIAPAKAH SESUNGGUHNYA ULAMA PALSU INI... SAKSIKAN KAMI DISELURUH SOSIAL MEDIA SELASA 19 APRIL 2017, O5.00 WIB         "THE NEXT EPISODE ANONYMOUS TRAGEDI KANDANG KAMBING"

Ada pepatah “Diam Itu Emas”, yang mengisyaratkan kepada kita semua hemat bicara dan banyak bekerja atau jaga omongan karena dengan sepatah katapun bisa memporaporandakan Indonesi Menyoal surat kapolda Metro terkait permohonan surat ke PN Jakut banyak yang mencibir bahkan mengkait-kaitkan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu paslon, padahal surat itu berisi permohonan proses hukum terhadap dua paslon ditunda karena alasan kamtibmas. Masih ingat komentar Pengamat Kepolisian dan Politik yaitu Bambang Widodo Umar dan Muctar Effendi (7/4/17). keduanya walaupun dalam versi berbeda mevonis langkah Polda Metro melibihi wewenang, intervensi, dan mendukung salah satu paslon. Berbeda dengan pendapat Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) dalam Jpnn.com menyambut baik permintaan kepolisian agar pengadilan menunda proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta, hingga selesai pelaksanaan pilkada (7/4/17) . Sama halnya dengan Sekjen Partai Hanura Sarifudin Sudding mengatakan, pihaknya setu

9 April yang lalu pria yang dikenal sebagai komandan Betawi bernama H. Abu Bakar Sadeli viral di dunia maya berkaitan dengan Baiat yang di lakukan di Grogol Selatan Jakarta “ Membaiat Massa Yang Hadir Dengan Mengacungkan Golok Untuk Memimilih Pemimpin Muslim”. Pria tersebut nampak gagah dan seolah-olah Indonesia sedang menghadapi peperangan, padahal 19 Apri 2017 nanti hanya memilih Calon Guber DKI, ada apa sebenarnya dibalik itu semua, sampai sampai ajakan anarkhis dan peperangan terus digulirkan. Dihari yang sama juga Rizieq Shihab melanjutkan safari dakwahnya di Pakan Sari Bogor, Rizieq mengatakan Jakarta 19 April 2017 siaga ! Haq Vs Bathil, dengan meneriakan “Selamatkan NKRi dan menegaskan Darurat Perang Vs Preman Preman Bayaran Komunis” dan mengajak masa untuk datang kejakarta (https://www.youtube.com/watch?v=IB6uqroSiJM). Rizieq Shihab yang beberapa waktu lalu heboh dalam kasus Chat SeXnya dengan Firza itu, terus menurus menyampaikan 19 April adalah darurat perang, padahal se

Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq diduga mengenal pimpinan Jamaah Ansarud Daulah, Zaenal Anshory. Hal itu diperkuat dari foto bersama antara Rizieq dan Zaenal yang ditemukan saat anggota Densus 88 menggeledah kediaman Zaenal di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Berdasarkan foto yang didapat Kriminalitas.com, tampak Rizieq dan Zaenal duduk bersama dengan latar belakang tulisan Forum Ukhuwah Islamiyah. Keduanya kompak mengenakan pakaian putih. Hanya, dalam foto itu Rizieq mengenakan sorban sementara Zaenal nampak mengenakan peci hitam. Dikonfirmasi, polisi membenarkan terdapat foto Rizieq dengan tersangka teroris yang didicuk di Lamongan, Jawa Timur itu. “Ya benar, tim densus 88 menemukan foto itu saat penggeledahan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Minggu (9/4/2017) Zaenal diketahui adalah pimpinan Jamaah Ansarud Daulah (JAD). Organisasi tersebut berafiliasi dengan ISIS. Zaenal adalah dalang dari sejum

Jakarta - Beberapa waktu terakhir ini, publik Jakarta dikejutkan dengan munculnya spanduk-spanduk yang berisi ancaman tak akan menyalatkan para jenazah pendukung pihak yang diduga melakukan penistaan agama alias Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, sudah ada yang menjadi korban kekejian spanduk provokatif semacam itu, yakni ditolaknya jenazah lansia bernama Hindun untuk disalatkan di sebuah mushalla bernama Al-Mukminun yang lokasinya berada di kawasan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Karena efek pemasangan spanduk-spanduk itu dinilai sangat meresahkan, maka Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menanggapi fenomena itu dengan menyatakan bahwa dirinya sangat bersyukur atas respon cepat aparat yang dengan segera menurunkan spanduk-spanduk provokatif tersebut. Lebih lanjut, JK yang saat ini menjadi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, meminta agar spanduk-spanduk meresahkan yang masih terpasang di sekitar tempat ibadah untuk segera dicopot alias ditiadakan. “Ya spanduk itu kan sudah d

Timses Anies Sandi pasti tahu bahwa debat akan menurunkan nilai paslonnya.. Karena itu keputusan tidak menghadiri debat adalah keputusan terbaik yang bisa mereka buat. Mereka tidak akan tahan dengan bulli-an yang berpotensi mengurangi suara paslonnya, terutama dari kalangan swing voters. Mereka berhitung, paling bulli-an tidak menghadiri debat hanya berlangsung sehari. Sedangkan jika hadir di debat, bisa berhari2. Dari situ kita bisa melihat bahwa secara program dan kemampuan memaparkannya, Anies kalah jauh dibandingkan Ahok. Anies lebih mengandalkan kemampuan retorikanya daripada program. Ia dulu berharap bahwa pembawaannya yang tenang dan santun bisa menjadi jualan yang efektif. Tapi sayang, Anies salah berhitung. Jika dulu okelah ia bisa menang dengan cara seperti itu tapi sekarang zaman sudah berubah. Mungkin ketika Ahok bukan petahana dan orang belum melihat hasil karya pembangunannya, bisa jadi Anies menang jika dilihat dari segi fisik saja. Sebagai contoh, kita lih

Al—khaththath atau M Gatot Saptono menjadi sosok yang menarik dalam pembahasan kali ini, karena tekadnya ingin merubah ideologi negara Indonesia menjadi Indonesia bersyariah dan 31 maret 2017 yang lalu ditangkap atas dugaan permufakatan makar. Mengenal lebih jauh Al—khaththath sebagai Sekjen FUI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir yang dikenal dengan konsep ideologi khilafah. Khilafah yang dimaksud adalah kepemimpinan umat dalam suatu daulah Islam yang universal dimuka bumi ini. Sehingga HTI meyakini khilafah merupakan satu-satu konsep pemerintahan dalam Islam dan Indonesia harus tunduk kepada pemerintahan khilafah dalam dunia Islam, karena mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Tidak itu saja HTI juga memploklamirkan sebagai kelompok politik, bukan kelompok yang berdasarkan kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis) dan bukan pula lembaga sosial. Berdasarkan kepada pandangan itu maka HTI bersifat politik baik dalam pergerakannya maupun pemik

Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan siap mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki " Ahok " Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dalam upaya memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran kedua . Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis menyatakan dukungan untuk Ahok - Djarot merupakan momentum buat mencegah berkuasanya kelompok-kelompok radikal dan garis keras di Jakarta. "Kami sangat menolak calon gubernur yang didukung Islam radikal dan Islam garis keras," kata Azis saat menyambut kedatangan Ahok dan Djarot ke Kantor GP Ansor di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017). Pada kesempatan itu, Azis menyatakan GP Ansor siap mengawal para pendukung Ahok - Djarot dari kemungkinan intimidasi pada saat pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua pada 19 April ini. "Ansor dihina dari zaman Gus Dur sudah biasa. Dibilang kafir, munafik sudah biasa. Tapi kalau suda

Langkah Polda Metro Jaya untuk menjaga agar Jakarta tetap kondusif dalam menghadapi Pilgub DKI 2017 Jakarta ini selalu ditanggapi miring dan dianggap mendukung salah satu paslon. Seperti Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai langkah kepolisian jauh diluar kewenangannya dan menunjukkan ada indikasi kepentingan politis jumat (7/4/17). Sementara itu Pengamat Politik, Muchtar Effendi Harahap menilai kepolisian terkesan ikut campur dalam persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Muchtar mengatakan, lembaga Kepolisian yang melayangkan surat permohonan penundaan pembacaan tuntutan terkesan ada intervensi (7/4/17). Mereka lupa, padahal bertindak lebih baik daripada berkomentar, seandainya kedua pengamat itu jadi polisi cara apa yang akan dilakukan untuk mengamankan Ibu Kota Jakarta ini yang mana merupakan pusat pemerintah. Komentar mereka tersebut tentunya bukan membuat masyarakat lebih tenang, malahan semakin memperkeruh suasana panasnya Pilkada Jakarta. Selain itu ada upaya

Pengawasan pemungutan suara adalah tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masyarakat boleh ikut mengawasi, tetapi jangan sampai mengganggu pemungutan suara. Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti. Ia menanggapi munculnya Tamasya Al Maidah, gerakan yang mengajak publik mengawasi putaran kedua Pilkada DKI di tempat pemungutan suara pada Rabu 19 Maret. Mimah mengatakan, Bawaslu tidak akan melarang masyarakat mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta. Namun, ia mengingatkan, pengawasan oleh siapa pun tidak boleh mengintervensi dan mengintimidasi para calon pemilih. Mimah menilai, slogan Saatnya Ummat Memilih yang diangkat gerakan Tamasya Al Maidah berpotensi mengintimidasi para calon pemilih di TPS. "Tentu Bawaslu akan berkoordinasi dengan kepolisian kalau sudah mengganggu, ikut campur. Biarkan saja pelaksanaan diserahkan ke penyelenggara di TPS," kata Mimah di Jakarta, Rabu 22 Maret 2017. Jelang putaran kedua Pilkada DKI, pesan berisi ajakan memantau langsung

Pengecekan ke Berita Negara (Perum Percetakan Negara RI) menunjukkan bahwa perusahaan penerima proyek pelaksanaan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada masa Mendikbud Anies Baswedan adalah kader senior partai politik Perindo, yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo. PT Satria Antara Prima adalah satu dari dua pemenang tender proyek KIP yang 99,5% sahamnya dimiliki oleh Budiyanto Darmastono, Ketua DPP Perindo bidang pendidikan. Budiyanto beralamat di Jl. Ophir I/No. 6, dan memiliki NIK: 3173070504670006. Kenapa distribusi KIP kepada siswa-siswi kurang mampu ini harus dilakukan oleh perusahaan swasta? Bukankah ada PT Pos Indonesia yg punya cabang di seluruh Indonesia? Bukankah bisa langsung melalui sekolah-sekolah? Seorang dirjen sebenarnya pernah mengusulkan kepada Anies, yang saat itu Mendikbud, untuk menunjuk PT Pos, tapi ditolak karena Anies ingin ada proses tender. Dan muncul lah PT Satria Antara Prima sebagai salah satu dari dua pemenang. Banyak masalah dan pelangga

Penangkapan lima orang petinggi Forum Umat Islam (FUI) menjelang Aksi Bela Islam, Jumat (31/3) lalu semestinya tidak perlu diributkan. Sepanjang penyidikannya yang dilakukan aparat kepolisian tidak menyalahi aturan dan prosedur, maka tidak perlu dipermasalahkan. Menurut praktisi hukum M Zakir Rasyidin, sepanjang penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya sesuai prosedur, maka tidak perlu diributkan. “Saya pikir jika penangkapan oleh pihak kepolisian sesuai prosedur, menurut KUHAP dan aturan baku lainnya," ujar Zakir ketika dikonfirmasi, Sabtu (1/4). Dia berpendapat, momentum penangkapan Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath bersama rekannya yang lain hanyalah sebuah kebetulan dan hampir bersamaan dengan Aksi 313, sehingga muncul persepsi yang berbeda. “Tapi ya harus seperti itu biar pandangan publik berimbang,” jelas Zakir. Terkait penahanan kelima tersangka, imbuh Sekjen Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) itu, sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada polisi. “Penahanan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Para tersangka makar sudah membahas rencana menggulingkan pemerintahaan yang sah secara terperinci. Satu di antaranya berniat menabrakan truk ke pagar gedung Dewan Perkawilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Polisi telah menetapkan lima tersangka yang diduga akan melakukan perbuatan makar. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansyah, Dikho Nugraha dan Andre. Zainudin diketahui bagian dari Gerakan Mahasisa Pelajar Bela Bangsa dan Rakyat (GMPBBR). Sementara, Irwansyah merupakan Wakil Koordinator lapangan aksi 313. Dikho dan Andre diketahui bagian dari Forum Syuhada Indonesia (FSI). Kelimanya ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, kelimanya ikut serta dalam rapat rencana makar. Rapat diadakan di dua tempat yang berb

Apresiasi terhadap para ulama yang selalu menjaga keutuhan NKRI, seperti KH Said Aqil dan para Ulama lainnya yang tidak mempermasalahkan siapapun pemimpin Jakarta kerena Itu adalah pilihan rakyat, karena demi Indonesia. Namun ada juga yang mengatasnamakan ulama untuk membela Islam dan Al-Quran, perlu diapresiasi juga jika itu benar, akan tetapi pada kenyataannya kepentingan mereka sudah bergeser bukan lagi membela agama melainkan membela Politik, bahkan diduga akan melakukan makar. Masyarakat sudah mulai jenuh dengan cara-cara seperti itu, nampak terlihat semakin hari Aksi Bela Islam secara kuantitas merosot jumlah pesertanya. Hal tersebut disebabkan yang tadinya gerakan Aksi Bela Islam dan Al-Quran dianggap rasional, sekarang ini benar-benar irasional syarat dengan kepentingan politis. Para Ulama jangan mau di adu domba, dan harus bersikap netral sehingga dapat menjadi penyeimbang dan menjaga keutuhan NKRI. Pasal penangkapan kelima orang , yaitu Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Mu

Aksi 313 merupakan kelanjutan dari beberapa Aksi Bela Islam yang lalu. Symbol yang dihembuskan tiada lain adala Penista Agama dan Kriminilasasi ulama, padahal aksi bela Islam ada berbanding lurus dengan Pilkada DKI Jakarta, artinya bahwa Aksi Bela Islam dan Ulama berkaitan ada atau terjadi karena Pilkada dengan kata lain aksi tersebut mendompleng Pilkada jakarta. Berbicara tentang siapa yang diuntungkan dari perebutan kursi gubernur ini, apakah salah satu pasangan paslon atau pihak lain. Rupanya ada pentolan Islam Radikal berafiliasi dengan Pilgub ini dengan tujuan membawa agenda Islam transnasional ke Indonesia. Sementara itu tujuan dari pentolan Islam Radikal ini tiada lain mewujudkan NKRI bersyariah dengan pintu gerbang atau jalan masuknya Pilgub DKI. Bahaya lainnya ketika aksi ini mampu di mobilisasi sehingga negara dan pemerintahan dalam keadaan kacau, maka ISIS akan masuk ke Indonesia. Aksi tersebut di awali dengan penangkapan terhadap pentolan terhadap olan Aksi 313 oleh Po