OMBUDSMAN RI: PENEMBAKAN DI LUBUKLINGGAU SESUAI PROSEDUR





Jakarta- Memang lebih seksi berita penembakan terhadap warga sipil yang menerobos saat razia saat cipta kondisi yang digelar jajaran Polres Lubuk Linggau daripada berita pengeroyokan terhadap anggota polisi di Jakarta Utara beberapa minggu yang lalu.

Kasus penembakan oleh anggota polisi saat razia itu, menggiring opini seolah olah dinilai bentuk kesewenang-wenangan Polri atau arogansinya Polri.

Namun berbeda dengan pendapat Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Eliasta Meliala mengatakan ada beberapa standar umum untuk menilai benar atau salah penembakan yang terjadi di Sumatra Selatan (Sumsel) beberapa waktu lalu.

Adrianus menegaskan , untuk menilai salah dan benarnya tindakan oknum kepolisian jangan hanya melihat hasilnya, tetapi juga harus dilihat dari proses (25/04/17).

Masyarakat akan menilai beda ketika yang ditembak polisi itu ternyata gerombolan penjahat, pasti memuji dia (pelaku penembakan-RED),’’ kata Adrianus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/4) dikutip akurat.co.id.

Namun karena yang ditembak adalah keluarga, ibu-ibu, dan lansia maka polisi dipersalahkan. Akan tetapi Andrianus berpendapat bahwa “Jangan hanya karena ada ibu-ibu dan lansia terus dianggap salah”. Ukurlah tindakan itu dengan prosuder dan mekanisme,” kata dia (25/4)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Forum Rembuk Jakarta Gelar Seminar Mengusung Tema “Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?

Gambar
Jakarta – Forum Rembuk Jakarta menggelar Launching dan Seminar Reklamasi mengusung tema “Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?” di Museum Bank Indonesia Kota Tua, Jakarta, Selasa (7/11). Seminar yang digelar tersebut menghadirkan pembicara antara lain Budayawan Betawi, Babe Ridwan Saidi, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Prof. Dr Muzni Umar, Ahmad Izul Mubarak, Muhammad Rifky (Eki Pitung) Tokoh Pemuda Jakarta, Oktari Sabil dan Prof. Dr Rokhmin Danuri, dan Muh. Syukur Mandar, (Tokoh Muda Jakarta). Launching dan Seminar Reklamasi itu dihadiri oleh sekitar dua ratusan peserta yang terdiri dari masyarakat pantai, nelayan, elemen pemuda dan mahasiswa sehingga menambah semaraknya acara. Berbagai elemen pemuda dan masyarakat dari lintas organisasi kepemudaan DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dukungan tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Forum Rembuk Jakarta yang diharapkan dapat menj
Baca selengkapnya

Hendardi : Aksi 212 Adalah Aksi Untuk Naikan Daya Tawar Politik

Gambar
Komentar Pers, Hendardi, Ketua SETARA Institute, 1/12: 1. Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan. 2. Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah. Bagi mereka public space is politic. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi. 3. Sayangnya, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya
Baca selengkapnya

TITIK TEMU PIAGAM MADINAH DAN PANCASILA

Gambar
Piagam Madinah (Bahasa Arab: المدینه صحیفة (secara teks memang berbeda dengan Pancasila, tetapi secara substansi banyak kesamaan. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian politik tertinggi antar suku, agama, ras dan antargolongan, dan tercermin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dokumen Shahifatu al-Madinah (Piagam Madinah) ditulis Nabi Besar Muhammad SAW. lima belas abad lalu, berisikan social contract pasca hijrah ke Madinah (Yastrib). Piagam ini di kalangan para sarjana modern menjadi amat terkenal sebagai “Konstitusi Madinah”, (Nurcholish Madjid, 2000, h. 559). Piagam ini ditulis jauh sebelum munculnya “Universal Declaration of Human Rights” atau deklarasi HAM PBB pada tahun 1948, atau hampir 6 abad mendahului “Magna Carta Libertatum” (The Great Charter of Freedoms). Piagam ini membawa dampak perubahan dalam membangun pondasi hidup bernegara dimana dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan di Madinah saat itu mirip dengan In
Baca selengkapnya