Daftar Negara yang Melarang Keras Hizbut Tahrir



https://youtu.be/6d6LFuN1dow
https://youtu.be/6d6LFuN1dow

Berikut adalah daftar negara yang melarang keras adanya Hizbut Tahrir :

1. Bangladesh melarang pada 22 Oktober 2009, karena mengancam kehidupan damai di negara itu.

2. Mesir melarang pada 1974, setelah dianggap terlibat upaya kudeta dari sekelompok anggota militer.

3. Kazakhstan melarang pada 2005.

4. Pakistan melarang pada 2003.

5. Rusia melarang pada 1999 sebagai "Organisasi Kriminal", dan pada tahun 2003 sebagai "Organisasi Teroris".

6. Tajikistan melarang pada 2001.

7. Kirigistan melarang pada 2004, secara umum Hizbut Tahrir dilarang di negara2 Asia Tengah.

8. China melarangnya dan menjulukinya sebagai "teroris".

9. Di Malaysia, pada 17 September 2015 Komite Fatwa Negara Bagian Selangor menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok menyimpang, dan mengatakan siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah akan menghadapi hukum.

10. Di Denmark, kegiatannya menolak lembaga2 demokratis membuatnya beberapa kali bermasalah dengan hukum.

11. Di Perancis dan Spanyol pada 2008 HT dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang mengawasinya dengan ketat.

12. Jerman melarangnya pada 2006 oleh mahkamah agung karena dianggap anti-semit.

13. Suriah melarangnya antara 1998-1999.

14. Di Turki, HT secara resmi dilarang, namun tetap beroperasi. Pada 2009 polisi Turki menahan 200 orang karena diduga menjadi anggota HT.

15. Pemerintah Libya era Muammar Qaddafi menganggap HT adalah organisasi yang menimbulkan kegelisahan.

16. Dinegara asalnya, Yordania, HT sampai sekarang masih menjadi organisasi terlarang.

17. Di Arab Saudi, HT dilarang, kritik tajam HT terhadap sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekarang.

18. Pada 2007, perdana menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi.

19. Pemerintah Tunisia telah meminta pengadilan militer untuk melarang HT karena dianggap merusak ketertiban umum.

KAPAN DI INDONESIA?


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Forum Rembuk Jakarta Gelar Seminar Mengusung Tema “Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?

Gambar
Jakarta – Forum Rembuk Jakarta menggelar Launching dan Seminar Reklamasi mengusung tema “Pro Kontra Reklamasi Untuk Siapa?” di Museum Bank Indonesia Kota Tua, Jakarta, Selasa (7/11). Seminar yang digelar tersebut menghadirkan pembicara antara lain Budayawan Betawi, Babe Ridwan Saidi, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Prof. Dr Muzni Umar, Ahmad Izul Mubarak, Muhammad Rifky (Eki Pitung) Tokoh Pemuda Jakarta, Oktari Sabil dan Prof. Dr Rokhmin Danuri, dan Muh. Syukur Mandar, (Tokoh Muda Jakarta). Launching dan Seminar Reklamasi itu dihadiri oleh sekitar dua ratusan peserta yang terdiri dari masyarakat pantai, nelayan, elemen pemuda dan mahasiswa sehingga menambah semaraknya acara. Berbagai elemen pemuda dan masyarakat dari lintas organisasi kepemudaan DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dukungan tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Forum Rembuk Jakarta yang diharapkan dapat menj
Baca selengkapnya

Hendardi : Aksi 212 Adalah Aksi Untuk Naikan Daya Tawar Politik

Gambar
Komentar Pers, Hendardi, Ketua SETARA Institute, 1/12: 1. Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan. 2. Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah. Bagi mereka public space is politic. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi. 3. Sayangnya, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya
Baca selengkapnya

TITIK TEMU PIAGAM MADINAH DAN PANCASILA

Gambar
Piagam Madinah (Bahasa Arab: المدینه صحیفة (secara teks memang berbeda dengan Pancasila, tetapi secara substansi banyak kesamaan. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian politik tertinggi antar suku, agama, ras dan antargolongan, dan tercermin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dokumen Shahifatu al-Madinah (Piagam Madinah) ditulis Nabi Besar Muhammad SAW. lima belas abad lalu, berisikan social contract pasca hijrah ke Madinah (Yastrib). Piagam ini di kalangan para sarjana modern menjadi amat terkenal sebagai “Konstitusi Madinah”, (Nurcholish Madjid, 2000, h. 559). Piagam ini ditulis jauh sebelum munculnya “Universal Declaration of Human Rights” atau deklarasi HAM PBB pada tahun 1948, atau hampir 6 abad mendahului “Magna Carta Libertatum” (The Great Charter of Freedoms). Piagam ini membawa dampak perubahan dalam membangun pondasi hidup bernegara dimana dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan di Madinah saat itu mirip dengan In
Baca selengkapnya