Tamasya Al Maidah jangan Intervensi Pilkada DKI

Pengawasan pemungutan suara adalah tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masyarakat boleh ikut mengawasi, tetapi jangan sampai mengganggu pemungutan suara.

Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti. Ia menanggapi munculnya Tamasya Al Maidah, gerakan yang mengajak publik mengawasi putaran kedua Pilkada DKI di tempat pemungutan suara pada Rabu 19 Maret.

Mimah mengatakan, Bawaslu tidak akan melarang masyarakat mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta. Namun, ia mengingatkan, pengawasan oleh siapa pun tidak boleh mengintervensi dan mengintimidasi para calon pemilih.

Mimah menilai, slogan Saatnya Ummat Memilih yang diangkat gerakan Tamasya Al Maidah berpotensi mengintimidasi para calon pemilih di TPS.

"Tentu Bawaslu akan berkoordinasi dengan kepolisian kalau sudah mengganggu, ikut campur. Biarkan saja pelaksanaan diserahkan ke penyelenggara di TPS," kata Mimah di Jakarta, Rabu 22 Maret 2017.

Jelang putaran kedua Pilkada DKI, pesan berisi ajakan memantau langsung Pilkada DKI bertebaran di media sosial. Dijelaskan, gerakan Tamasya Al Maidah merupakan bagian dari aksi bela Islam.

Penggagas gerakan itu mengajak umat Islam, termasuk yang tinggal di luar Jakarta mendatangi TPS di Jakarta saat pemungutan suara.

Belaquran.com, situs Gerakan Nasional Penegak Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), menyebut Tamasya Al Maidah digagas Gerakan Kemenangan (Gema Jakarta). Wakil Ketua Gema Jakarta, Farid Poniman mengatakan, pihaknya menargetkan 1,3 juta umat Islam dari luar Jakarta ikut mengawal Pilkada DKI.

"Relawan Jakarta juga akan bertindak sebagai kaum Anshor yang menyambut dan melayani peserta Tamasya Al-Maidah sebagai kaum Muhajirin. Peserta langsung kami arahkan ke pos-pos terdekat dari TPS yang menjadi lokasi pemantauannya," kata Farid, dikutip dari Belaquran.com.